Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Ketua Majelis Latupati Maluku, Reza Valdo Maspaitella, menegaskan konsolidasi seluruh negeri adat di Maluku menjadi salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan dalam tiga hingga enam bulan pertama kepemimpinannya pada periode 2026–2031.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat hubungan antarnegeri adat, membangun koordinasi ant para raja, sekaligus menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.
Hal itu disampaikan Reza Valdo Maspaitella saat diwawancarai di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, program konsolidasi akan dilakukan secara bertahap dengan menjangkau seluruh wilayah kabupaten dan kota di Maluku, mulai dari Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tengah, Seram Bagian Timur (SBT), hingga wilayah lainnya.
Menurutnya, konsolidasi tidak boleh hanya berlangsung pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi harus menjangkau seluruh negeri adat agar komunikasi dan koordinasi dapat berjalan secara menyeluruh.
“Ini penting sekali karena perlu adanya konsolidasi mulai dari tingkatan kota dan kabupaten sampai ke seluruh negeri-negeri adat yang ada di setiap wilayah di Maluku,” ungkapnya.
Reza menilai, hubungan komunikasi yang kuat antarraja menjadi modal penting dalam menjalankan program organisasi maupun menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat adat.
Sebab, apabila para raja di setiap wilayah tidak saling mengenal dan tidak memiliki hubungan koordinasi yang baik, maka upaya penyelesaian berbagai tantangan di negeri-negeri adat akan sulit berjalan maksimal.
Karena itu, konsolidasi menjadi fondasi awal untuk membangun kebersamaan dan memperkuat peran Majelis Latupati Maluku dalam mengawal kepentingan masyarakat adat.
Selain konsolidasi, Reza juga memberikan perhatian terhadap usulan penganggaran bagi anak adat yang disampaikan Patih Maluku. Ia menyebut gagasan tersebut sebagai ide cemerlang yang perlu ditindaklanjuti secara serius.
Menurutnya, Majelis Latupati memandang positif usulan tersebut dan berencana membicarakannya lebih lanjut bersama Sekretaris Umum, Patih Maluku, serta Upulatu Maluku.
Bahkan, ia mengusulkan agar konsep pemberdayaan anak adat dapat dikembangkan melalui program anak piara dengan melibatkan para pejabat maupun tokoh yang pernah bertugas di Maluku.
Ia mencontohkan, mantan pejabat yang pernah mengabdi di Maluku, seperti jaksa, kepala kantor wilayah, Pangdam, Kapolda dan pejabat lainnya yang kini telah kembali bertugas di Jakarta, dapat diajak berpartisipasi dengan menjadi orang tua asuh bagi satu atau dua anak dari Maluku.
“Karena dengan demikian, kita mengajak sebuah kebersamaan di dalam kasih. Mereka yang pernah berada di Maluku telah mengenal adat istiadat dan melihat bagaimana hubungan persaudaraan di daerah ini,” jelasnya.
Reza berharap gagasan tersebut dapat dikolaborasikan dengan tujuh usulan yang sebelumnya disampaikan Patih Maluku sehingga menghasilkan program nyata bagi pengembangan dan peningkatan kualitas generasi muda adat.
Di sisi lain, ia turut menekankan pentingnya menjaga posisi dan tanggung jawab raja dalam kehidupan demokrasi serta pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan, perencanaan maupun tindakan nyata yang dilakukan seorang raja harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
Ia mengatakan, komunikasi raja dengan investor, unsur politik maupun pihak lainnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan pembangunan. Namun, seluruh aktivitas tersebut harus tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat di negeri adat.
“Apapun yang dilaksanakan oleh raja, baik dalam membuat kebijakan, perencanaan maupun aksi nyata, semuanya harus berpijak kepada masyarakat. Tidak boleh berpijak pada kepentingan rajanya sendiri,” tegas Reza.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan negeri adat, musyawarah negeri merupakan bagian penting dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan bersama.
Melalui musyawarah tersebut, raja bersama seluruh perangkat negeri dan unsur masyarakat dapat membahas berbagai kebutuhan, persoalan serta langkah pembangunan yang harus diprioritaskan.
Karena itu, Reza menegaskan bahwa peran raja tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Baginya, penguatan adat dan budaya Maluku harus berjalan seiring dengan pembangunan daerah, dengan tetap menjadikan nilai persaudaraan, kebersamaan, musyawarah dan kepentingan masyarakat sebagai landasan utama. (BN Grace)
