Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon terus memperkuat inovasi pelayanan publik melalui percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan IKD, salah satunya melalui pelayanan jemput bola dengan mendatangi masyarakat secara langsung hingga ke rumah-rumah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hanny Meila Seconova Tamtelahitu, SH., MH., saat menghadiri kegiatan Talkshow di Kantor Balai Kota Ambon, Selasa (10/11/2026), mengungkapkan bahwa capaian aktivasi IKD di Kota Ambon kini telah mencapai 22,29 persen atau sebanyak 75.571 pengguna.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam upaya mendorong masyarakat memanfaatkan identitas kependudukan berbasis digital. Bahkan, persentase aktivasi IKD Kota Ambon telah melampaui target nasional sebesar 20 persen.
Meski demikian, Disdukcapil Kota Ambon tidak ingin berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Pihaknya kini menargetkan peningkatan aktivasi IKD hingga 30 persen pada akhir tahun 2026.
Target ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mendukung transformasi digital pelayanan publik.
Berdasarkan data Disdukcapil, jumlah penduduk Kota Ambon tercatat sebanyak 343.212 jiwa, dengan jumlah wajib KTP mencapai 268.298 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 255.284 jiwa telah memiliki KTP elektronik, sementara aktivasi IKD sebelumnya baru mencapai 54.413 pengguna.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Disdukcapil, terlebih Kota Ambon dipercaya sebagai salah satu daerah percontohan atau *pilot project* dalam pelaksanaan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Dalam program tersebut, IKD menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial secara digital. Dengan sistem digitalisasi, pemerintah diharapkan dapat melakukan verifikasi data masyarakat secara lebih akurat dan meminimalkan potensi persoalan dalam penyaluran bantuan.
Untuk mempercepat pelaksanaannya, Disdukcapil menetapkan lima wilayah sebagai lokasi percontohan, yakni Kelurahan Benteng di Kecamatan Nusaniwe, Negeri Batu Merah di Kecamatan Sirimau, Negeri Passo di Kecamatan Baguala, Negeri Rumah Tiga di Kecamatan Teluk Ambon, serta Negeri Rutong di Kecamatan Leitimur Selatan.
Penetapan lima wilayah tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain jumlah penduduk, jumlah wajib KTP, kepemilikan KTP elektronik, serta tingkat aktivasi IKD yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Hanny menjelaskan, percepatan aktivasi IKD tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pelayanan di kantor Disdukcapil. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak melalui pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, dan media.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengubah pola pelayanan jemput bola. Jika sebelumnya pelayanan lebih banyak dipusatkan pada titik-titik tertentu, kini petugas mulai mendatangi masyarakat secara langsung hingga ke rumah-rumah.
Strategi tersebut mulai menunjukkan hasil positif setelah diterapkan di Negeri Rutong dan Negeri Rumah Tiga. Pendekatan ini dinilai dapat mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun akses untuk mendatangi kantor pelayanan administrasi kependudukan.
Selain itu, pola pelayanan langsung juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD serta mendorong kesadaran untuk melakukan aktivasi secara mandiri.
Disdukcapil menegaskan bahwa inovasi pelayanan IKD bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan maupun pencapaian angka kinerja. Lebih dari itu, tujuan utamanya adalah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, efektif, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan capaian aktivasi sebesar 22,29 persen, Disdukcapil Kota Ambon optimistis target 30 persen pada akhir 2026 dapat direalisasikan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah Kota Ambon berharap, peningkatan aktivasi IKD tidak hanya menjadi keberhasilan secara administratif, tetapi juga menjadi bukti nyata transformasi pelayanan publik yang semakin modern dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. (BN Grace)
