Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Ketua Umum Majelis Latupati Maluku, Reza Valdo Maspaitella, menegaskan bahwa keberadaan adat dan budaya Maluku tidak boleh hanya dipertahankan sebagai simbol seremonial, tetapi harus menjadi kekuatan nyata dalam menjaga persaudaraan, melindungi hak masyarakat adat, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Penegasan tersebut disampaikan Reza Valdo Maspaitella saat memberikan sambutan dalam pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031, yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, Selasa (10/11/2026).
Dalam sambutannya, Reza menyampaikan bahwa amanah sebagai Ketua Umum Majelis Latupati Maluku bukan sekadar kehormatan organisasi, melainkan tanggung jawab besar kepada para leluhur, masyarakat adat, serta generasi Maluku yang akan datang.
Menurutnya, generasi saat ini tidak boleh hanya membanggakan kejayaan sejarah Maluku di masa lampau, tetapi harus mampu memperjuangkan masa depan daerah dengan langkah nyata.
“Adat tidak boleh hanya menjadi cerita masa lalu. Adat harus tetap hidup dan menjadi kekuatan moral, sosial, budaya, serta ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam lima tahun kepemimpinan ke depan, Majelis Latupati Maluku akan memprioritaskan tiga agenda utama, yakni membangun Maluku yang aman dan damai, menjaga warisan budaya serta memperjuangkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.
Reza menilai, pembangunan tidak mungkin berjalan berkelanjutan apabila masyarakat masih hidup dalam konflik dan hubungan persaudaraan terus mengalami keretakan.
Karena itu, nilai-nilai kearifan lokal seperti pela gandong, hidup orang basudara, serta prinsip ale rasa beta rasa harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan kepentingan politik maupun persoalan sosial tidak boleh menjadi alasan untuk merusak hubungan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur selama puluhan bahkan ratusan tahun.
Majelis Latupati Maluku, lanjutnya, akan memperkuat kolaborasi dengan TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun pendekatan penyelesaian konflik berbasis adat melalui dialog, mediasi, dan penguatan kelembagaan adat.
Selain menjaga perdamaian, Reza menegaskan pentingnya pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat, termasuk kelembagaan dan wilayah adat.
Ia merujuk Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bagi pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Majelis Latupati Maluku, katanya, akan mendorong kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, DPRD, serta pemerintah pusat untuk memperkuat regulasi mengenai pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.
“Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak boleh berhenti pada pengakuan simbolis. Pengakuan harus memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan kesempatan yang adil untuk berkembang,” ujarnya.
Reza berharap kepengurusan periode 2026–2031 mampu menjadikan adat sebagai kekuatan pembangunan sekaligus memastikan identitas masyarakat Maluku tetap terpelihara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (BN Grace)
