Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan serius Pemerintah Kota Ambon dalam menangani ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon mengakui, mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata tidak cukup untuk menjawab kebutuhan penanganan perumahan masyarakat.
Kepala Dinas Perkim Kota Ambon, Ivonny Alexandra Wilhelmina Latuputty, ST, saat diwawancarai langsung via telepon, Minggu (22/11/2026), mengungkapkan bahwa berdasarkan registrasi hingga akhir 2024 terdapat 6.466 rumah tidak layak huni dari sekitar 87 ribu rumah di Kota Ambon.
Selain itu, pemerintah juga menghadapi persoalan sekitar 75,2 hektare kawasan kumuh yang membutuhkan intervensi secara bertahap.
Menurut Ivonny, besarnya kebutuhan penanganan tersebut harus diimbangi dengan strategi pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada anggaran daerah.
“Kita membutuhkan program atau intervensi yang benar-benar tepat sasaran. Kalau hanya mengharapkan anggaran APBD, agak sulit mengingat adanya pemotongan-pemotongan fiskal dan sebagainya,” ungkapnya.
Karena itu, Dinas Perkim mulai membidik sejumlah sumber pendanaan alternatif, baik melalui APBD Provinsi Maluku, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Balai Perumahan BP3KP, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain itu, peluang bantuan hibah dari lembaga di luar negeri juga menjadi salah satu opsi yang ingin dijajaki.
Ivonny menyebut, Kota Ambon sebelumnya pernah memperoleh bantuan hibah dari USAID sekitar tahun 2020-an. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya optimistis peluang pendanaan dari luar pemerintah tetap terbuka.
Namun, menurutnya, peluang memperoleh dukungan pendanaan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah menyediakan data yang lengkap, terintegrasi, terverifikasi, dan diperbarui secara berkala.
Melalui inovasi Digi-BetaParAmbon, pihaknya berupaya membangun basis data yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi riil rumah masyarakat sekaligus menyusun proposal kepada calon pemberi bantuan.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat menunjukkan lokasi, jumlah rumah, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi.
“Kita bisa memastikan siapa yang harus ditangani. Dari data itu kita bisa menggambarkan kebutuhan dan membuat proposal kepada pihak-pihak yang nantinya berkontribusi membantu,” jelasnya.
Kendati demikian, upaya mencari sumber pendanaan alternatif tidak boleh berhenti sebatas penjajakan. Pemerintah perlu memastikan adanya komitmen konkret, besaran dukungan, serta target penyelesaian rumah tidak layak huni setiap tahun.
Sebab, dengan ribuan rumah yang masih membutuhkan penanganan, masyarakat tidak cukup hanya dijanjikan program. Mereka membutuhkan kepastian bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan penanganan RTLH terus tertunda.
Digi-BetaParAmbon diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perencanaan, memperluas akses pendanaan, dan mempercepat pengurangan kawasan kumuh di Kota Ambon. (BN Grace)









