Anggaran JKN Terbatas, Dinkes Ambon Soroti Beban BPJS

26e5c761 d9e4 4e04 b60c 2c304521a5c8

Editor: Redaksi

Ambon, Bedahnusantara.com: Keterbatasan anggaran kesehatan menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kota Ambon dalam menjamin masyarakat kurang mampu mendapatkan akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, pemerintah daerah dituntut lebih cermat menentukan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan agar anggaran yang tersedia benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Johan Stefanus Norimarna, M.K.M., saat diwawancarai melalui WhatsApp, Minggu (22/11/2026), menjelaskan bahwa perubahan desil kesejahteraan masyarakat turut memengaruhi proses penentuan penerima bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah.

Menurutnya, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan melalui pemerintah harus memenuhi persyaratan administrasi, termasuk keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan. Selanjutnya, usulan tersebut dikumpulkan melalui Puskesmas untuk diteruskan kepada BPJS Kesehatan.

Iklan Bedah Nusantara 1
Iklan Bedah Nusantara 2
Iklan Bedah Nusantara 3

advertisement ★

Namun, persoalannya tidak sesederhana mengusulkan seluruh warga yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena jumlah anggaran yang tersedia belum tentu sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat.

Norimarna mengungkapkan, dari penerimaan pajak rokok yang nilainya diperkirakan sekitar Rp10 miliar, terdapat ketentuan alokasi untuk mendukung pembiayaan sektor kesehatan, termasuk 40 persen untuk JKN dan sisanya untuk kegiatan penunjang kesehatan.

Ia menyebutkan, alokasi yang telah digunakan untuk JKN mencapai sekitar Rp8,85 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas, sementara masih terdapat kebutuhan pembiayaan kesehatan lainnya yang harus dipenuhi.

“Kalau ditambah lagi, berarti akan menambah beban pemerintah daerah. Anggaran Rp10 miliar itu juga tidak bisa digunakan seluruhnya untuk satu kebutuhan karena ada aturan pembagian alokasinya,” jelasnya.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika pemerintah harus menentukan prioritas penerima bantuan. Sebab, tidak semua warga yang mengajukan bantuan memiliki tingkat kebutuhan yang sama.

Norimarna mencontohkan, ada masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya masih mampu membiayai kebutuhan kesehatannya, tetapi ada pula warga yang benar-benar berada dalam kondisi tidak berdaya, menderita penyakit kronis, tidak lagi mampu bekerja, serta membutuhkan pengobatan berkelanjutan.

Menurutnya, kelompok masyarakat dengan kondisi kesehatan berat dan keterbatasan ekonomi seperti inilah yang harus menjadi perhatian serius dalam penentuan prioritas penerima bantuan.

“Kalau semua dimasukkan, anggaran bisa habis. Sementara ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang sakit kronis dan sudah tidak mampu bekerja. Itu yang harus menjadi perhatian,” ungkapnya.

Seleksi Harus Berpihak pada Warga Miskin

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola bantuan jaminan kesehatan di daerah. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat miskin memperoleh perlindungan kesehatan. Namun, di sisi lain, keterbatasan anggaran dan mekanisme pendataan berpotensi membuat warga yang benar-benar membutuhkan justru harus menghadapi proses panjang untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Karena itu, perubahan desil kesejahteraan tidak boleh semata-mata menjadi dasar administratif dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang memperoleh bantuan. Validasi kondisi riil masyarakat di tingkat desa, kelurahan, Puskesmas, hingga instansi terkait perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan sasaran.

Pemerintah Kota Ambon juga perlu memastikan adanya mekanisme penanganan bagi warga yang mengalami kondisi darurat kesehatan, khususnya penderita penyakit kronis dan masyarakat yang kehilangan kemampuan ekonomi akibat sakit.

Selain itu, transparansi mengenai besaran anggaran, realisasi penggunaan dana pajak rokok, jumlah peserta yang dibiayai, serta mekanisme pengusulan dan verifikasi penerima bantuan perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Sebab, persoalan jaminan kesehatan bukan sekadar soal ketersediaan anggaran, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Jangan sampai keterbatasan fiskal dan persoalan administrasi justru membuat masyarakat miskin harus menanggung beban paling berat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Pemerintah dituntut hadir dengan kebijakan yang tepat sasaran, terutama bagi warga yang sakit, tidak mampu bekerja, dan tidak memiliki kemampuan membiayai pengobatannya sendiri. (BN Grace)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan