Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, kembali menegaskan sikap tegas Pemerintah Kota Ambon dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan, khususnya yang berkaitan dengan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Ia menekankan bahwa tidak ada ruang bagi oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan dirinya maupun pejabat pemerintah lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan Bodewin saat diwawancarai di Kantor Balai Kota Ambon, Senin (19/1/2026). Di hadapan jajaran aparatur sipil negara dan pimpinan organisasi perangkat daerah, ia menyampaikan bahwa seluruh proses rekrutmen P3K dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya campur tangan pihak mana pun.
“Tidak ada jatah wali kota dalam P3K paruh waktu. Jangan ada yang coba-coba bawa nama saya untuk minta uang. Kalau ada yang seperti itu, laporkan langsung ke polisi,” tegas Bodewin dengan nada serius.
Menurutnya, praktik percaloan dan pungli tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap janji-janji oknum yang mengklaim bisa meloloskan seseorang menjadi P3K dengan imbalan sejumlah uang.
Bodewin juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, khususnya pimpinan OPD dan kepala unit kerja, agar tidak terlibat atau membiarkan praktik-praktik menyimpang tersebut terjadi di lingkungan kerja masing-masing. Ia menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu.
Selain menyoroti persoalan P3K, Wali Kota Ambon turut menanggapi keluhan masyarakat terkait adanya pungutan di lingkungan sekolah. Ia meminta para kepala sekolah untuk lebih bijak dalam mengambil kebijakan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak memberatkan orang tua siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah harus menjadi tempat yang ramah bagi semua anak. Jangan sampai ada pungutan yang justru menjadi beban tambahan bagi orang tua, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah,” ujarnya.
Bodewin menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas merupakan komitmen utama Pemerintah Kota Ambon. Ia berharap seluruh jajaran pemerintahan dapat bekerja dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan pelayanan publik yang adil, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk berani melaporkan setiap indikasi pungli dan penyalahgunaan kewenangan yang ditemui di lapangan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dan pengawasan masyarakat sangat penting agar Ambon bisa menjadi kota yang bersih dari pungli dan praktik-praktik tidak terpuji lainnya,” pungkasnya. (BN Grace)
