Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa menjaga perdamaian di Maluku tidak cukup hanya melalui seruan toleransi, dialog lintas agama maupun kegiatan seremonial. Perdamaian harus diwujudkan melalui kerja nyata, penguatan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.
Penegasan tersebut disampaikan Bodewin Wattimena saat memberikan sambutan dalam peluncuran Program BASUDARA (Building Alliances for Social Unity, Dialogue, Action, Resilience and Adaptation) yang dirangkaikan dengan Dialog Lintas Iman untuk Merawat Perdamaian di Ambon.
Menurut Bodewin, perdamaian merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat Maluku yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Karena itu, upaya merawat kerukunan tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan atau konflik, tetapi harus menjadi komitmen bersama yang terus dibangun dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menilai, kondisi masyarakat yang tidak mengalami kekerasan fisik belum sepenuhnya dapat disebut sebagai masyarakat yang telah menikmati perdamaian secara utuh. Sebab, perdamaian juga berkaitan erat dengan rasa keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, kesetaraan kesempatan, dan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, ketika masih terdapat kesenjangan sosial, ketidakadilan, serta ketimpangan dalam kehidupan masyarakat, maka potensi gangguan terhadap keharmonisan sosial tetap terbuka.
Oleh sebab itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas dan memperkuat persatuan. Dibutuhkan keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh kelompok masyarakat.
Bodewin menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting agar upaya membangun perdamaian tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa Maluku memiliki pengalaman sejarah konflik sosial yang harus menjadi pelajaran bersama. Pengalaman tersebut seharusnya mendorong seluruh masyarakat untuk semakin kuat menjaga persaudaraan dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang dapat memecah belah kehidupan antarkomunitas.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, penguatan kohesi sosial harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus, yakni membangun hubungan vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, serta memperkuat hubungan horizontal antarsesama warga.
Hubungan vertikal membutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan publik yang adil, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta kehadiran negara dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Sementara hubungan horizontal harus dibangun melalui sikap saling menghormati, empati, solidaritas, dan kesediaan bekerja sama tanpa memandang perbedaan agama, suku maupun latar belakang.
Bodewin berharap nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Maluku terus dihidupkan sebagai modal sosial dalam menjaga persaudaraan dan mencegah terjadinya konflik.
Generasi Muda Harus Menjadi Pelopor Perdamaian
Dalam sambutannya, Bodewin juga memberikan perhatian khusus terhadap peran generasi muda, terutama kalangan milenial dan Generasi Z, dalam menjaga keberlangsungan perdamaian di Maluku.
Menurutnya, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton ketika muncul persoalan intoleransi, penyebaran kebencian maupun provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Sebaliknya, anak muda harus diberikan ruang dan kesempatan untuk mengambil bagian secara aktif sebagai pelopor perubahan sosial serta menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif.
Ia menilai, perkembangan teknologi informasi dan media sosial menghadirkan tantangan baru dalam menjaga persatuan. Penyebaran berita bohong, disinformasi, ujaran kebencian, dan provokasi digital dapat dengan cepat memengaruhi hubungan antarkelompok masyarakat apabila tidak disikapi secara bijaksana.
Karena itu, generasi muda perlu didorong menjadi agen perdamaian digital yang mampu menyebarkan pesan toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan melalui berbagai platform komunikasi.
Bodewin berharap organisasi kepemudaan seperti HMI, PM, GMKI, serta berbagai komunitas anak muda lainnya dapat mengambil peran lebih besar dalam membangun gerakan perdamaian yang berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa menjaga perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun tokoh agama, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Anak muda harus menjadi bagian dari solusi dengan menghadirkan gagasan, kreativitas, dan tindakan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial.
Program BASUDARA Jangan Berhenti pada Kegiatan Seremonial
Lebih lanjut, peluncuran Program BASUDARA yang melibatkan Yayasan Sabu Salam GPM dan Yayasan Cita Wadah Swadaya dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat kerja sama berbagai pihak untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih inklusif.
Program tersebut diharapkan mampu mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam satu gerakan bersama yang berorientasi pada penguatan persatuan, dialog, aksi sosial, ketangguhan masyarakat, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan.
Bodewin berharap program tersebut tidak hanya menjadi agenda pertemuan, seminar maupun dialog lintas iman, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, dialog harus menghasilkan tindak lanjut yang jelas, termasuk membangun jaringan masyarakat, memperkuat komunikasi antarkomunitas, serta menciptakan ruang-ruang interaksi yang dapat mempererat hubungan persaudaraan.
Ia menilai, semakin banyak ruang perjumpaan dan kerja sama yang dibangun di tengah masyarakat, semakin besar pula kesempatan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan mengurangi prasangka akibat perbedaan.
MoU Pemerintah Kota Ambon Harus Menghasilkan Program Terukur
Peluncuran Program BASUDARA juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Kota Ambon.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan kehidupan inklusif, ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana, serta penguatan kohesi sosial dan perdamaian.
Bodewin menekankan bahwa penandatanganan MoU tidak boleh sekadar menjadi formalitas kelembagaan. Kesepakatan tersebut harus diterjemahkan ke dalam program kerja yang konkret, terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Ambon, menurutnya, membutuhkan dukungan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan pembangunan, khususnya dalam memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi persoalan sosial maupun berbagai ancaman lainnya.
Sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga diharapkan dapat memperkuat partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan saling menghargai.
Ia turut mengapresiasi Yayasan Sabu Salam GPM, Yayasan Cita Wadah Swadaya, Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kecamatan, pemerintah negeri, serta seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Bodewin berharap Program BASUDARA dapat menjadi awal dari gerakan bersama yang lebih luas dalam menjaga persatuan dan memperkuat kehidupan masyarakat yang damai.
Baginya, keberhasilan menjaga perdamaian Maluku tidak cukup diukur dari tidak adanya konflik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat membangun keadilan, kepercayaan, solidaritas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tokoh agama, lembaga masyarakat, dan generasi muda, Ambon diharapkan terus berkembang sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan keberagaman.
Perdamaian, menurut semangat yang ingin dibangun melalui Program BASUDARA, bukan sekadar warisan yang harus dijaga, melainkan tanggung jawab bersama yang harus terus diperjuangkan melalui tindakan nyata. (BN Grace)









