Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Merawat perdamaian di Maluku tidak bisa hanya mengandalkan seruan kerukunan maupun pertemuan lintas agama. Dibutuhkan langkah konkret, keadilan sosial, pemerataan pembangunan, serta keterlibatan generasi muda untuk memastikan perdamaian benar-benar tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
Pesan tegas tersebut disampaikan Pendeta Isaac Sapulete dalam sambutannya pada peluncuran Program BASUDARA (Building Alliances for Social Unity, Dialogue, Action, Resilience and Adaptation) yang dirangkaikan dengan Dialog Lintas Iman untuk Merawat Perdamaian di Ambon.
Sapulete menilai, kondisi perdamaian yang hanya diukur dari tidak adanya kekerasan fisik belum cukup untuk menggambarkan kehidupan masyarakat yang benar-benar harmonis. Sebab, perdamaian sejati juga harus dibangun dengan menghilangkan ketidakadilan struktural, kesenjangan sosial, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, ketika masyarakat masih menghadapi ketimpangan pembangunan dan persoalan keadilan, maka fondasi perdamaian akan tetap rentan terhadap berbagai gangguan.
Ia menegaskan bahwa perdamaian berkelanjutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan hingga kelompok masyarakat sipil.
Dalam konteks tersebut, kerja sama Yayasan Sabu Salam GPM dan Yayasan Cita Wadah Swadaya melalui Program BASUDARA dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat persatuan dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih inklusif.
Sapulete mengingatkan bahwa Maluku masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas hubungan antarkomunitas. Masih adanya kekerasan langsung menjadi tanda bahwa upaya konsolidasi perdamaian tidak boleh berhenti.
Dinamika politik lokal, ketimpangan ekonomi, serta perkembangan informasi digital juga harus menjadi perhatian karena dapat memengaruhi hubungan sosial masyarakat.
Ia kemudian menjelaskan bahwa kohesi sosial memiliki dua dimensi penting, yakni hubungan vertikal dan horizontal.
Hubungan vertikal menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Sementara hubungan horizontal berkaitan dengan kemampuan warga membangun interaksi, empati, solidaritas, dan kerja sama tanpa dibatasi perbedaan agama maupun suku.
Kedua dimensi tersebut, menurutnya, harus berjalan seimbang agar perdamaian tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Sapulete juga mendorong agar nilai-nilai kearifan lokal kembali diperkuat sebagai modal sosial dalam merawat persaudaraan dan mencegah munculnya konflik.
Ia menegaskan, dialog lintas iman tidak boleh berakhir sebagai agenda seremonial, seminar, atau diskusi semata. Harus ada gerakan lanjutan melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang aktif menjaga perdamaian di lingkungan masing-masing.
Anak Muda Jangan Hanya Jadi Penonton
Salah satu perhatian utama Sapulete adalah keterlibatan generasi milenial dan Generasi Z dalam menjaga keberlangsungan perdamaian di Maluku.
Ia mengapresiasi kehadiran organisasi kepemudaan, termasuk HMI, PM dan GMKI, yang mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, anak muda harus diberikan ruang lebih besar untuk menjadi pelopor perubahan sosial. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton ketika muncul persoalan intoleransi, provokasi, maupun konflik di tengah masyarakat.
Generasi muda perlu diarahkan menjadi agen perdamaian digital, penggerak literasi toleransi, serta influencer for peace yang mampu menyebarkan pesan persaudaraan melalui berbagai platform media sosial.
Hal ini menjadi penting karena perkembangan teknologi informasi turut membuka ruang penyebaran berita bohong, disinformasi, dan provokasi yang berpotensi merusak hubungan antarkelompok masyarakat.
Sapulete mengingatkan bahwa pendekatan menjaga perdamaian juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jika selama ini berbagai tokoh telah banyak berbicara tentang pentingnya perdamaian, maka sekarang waktunya memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan mengambil tindakan nyata.
Ia menekankan bahwa masyarakat sudah cukup banyak mengikuti seminar dan dialog. Tantangan berikutnya adalah membentuk jaringan serta simpul-simpul baru yang benar-benar bekerja untuk menjaga perdamaian.
Karena itu, ia berharap kerja sama Yayasan Sabu Salam GPM dan Yayasan Cita Wadah Swadaya mampu memperluas keterlibatan anak muda agar menjadi garda terdepan menghadapi provokasi digital sekaligus menciptakan ruang media sosial yang lebih sehat dan toleran.
MoU dengan Pemerintah Kota Ambon Harus Berbuah Kerja Nyata
Peluncuran Program BASUDARA juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Kota Ambon.
Kesepakatan tersebut diarahkan pada sinergi pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan kehidupan inklusif, ketangguhan iklim dan bencana, serta kohesi sosial dan perdamaian.
Sapulete berharap kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi dokumen kerja sama yang selesai setelah penandatanganan. Sebaliknya, MoU harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara lembaga masyarakat sipil dan pemerintah merupakan salah satu kekuatan penting untuk memperluas jangkauan program sekaligus memperkuat kapasitas warga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Cita Wadah Swadaya, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, pemerintah kecamatan, pemerintah negeri, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sapulete berharap Program BASUDARA tidak berhenti pada kegiatan peluncuran, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang mampu memperkuat persaudaraan, membangun kepercayaan, dan menjaga keharmonisan masyarakat.
Baginya, masa depan perdamaian Maluku sangat ditentukan oleh kesediaan seluruh elemen masyarakat untuk saling mendengar, bekerja sama, serta memberikan ruang bagi setiap kelompok untuk berkontribusi.
Dengan demikian, Ambon dan Maluku dapat terus menjadi rumah bersama yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan, persatuan, dan perdamaian berkelanjutan. (BN Grace)









