Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Keterbatasan informasi mengenai prosedur pengurusan kartu kuning atau AK/1 masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya para pencari kerja di Kota Ambon. Padahal, dokumen tersebut menjadi salah satu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam proses melamar pekerjaan.
Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon memastikan masyarakat yang belum memahami mekanisme pengurusan kartu kuning dapat mendatangi kantor dinas untuk memperoleh pendampingan langsung.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon, Vedya Kuncoro, S.T., M.T., saat diwawancarai langsung di Kantor Balai Kota Ambon, Selasa (17/11/2026), menjelaskan bahwa pengurusan kartu kuning pada dasarnya telah menggunakan sistem pendaftaran secara online melalui portal SIAPkerja Kemnaker.
Namun, penerapan sistem digital tersebut tidak berarti masyarakat yang mengalami kesulitan harus menyelesaikan seluruh prosesnya sendiri tanpa bantuan pemerintah.
Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan tetap membuka ruang pelayanan bagi masyarakat yang belum memahami tahapan pendaftaran maupun proses administrasi yang harus dilakukan.
“Kartu kuning itu pendaftarannya secara online melalui siapkerja.kemnaker.go.id. Jadi, masyarakat yang memang belum memahami prosesnya bisa langsung datang ke dinas dengan membawa KTP, KK, dan ijazah terakhir,” jelasnya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu merasa kesulitan atau mengurungkan niat untuk mengurus dokumen tersebut hanya karena belum memahami sistem pendaftaran berbasis digital.
Pelayanan langsung ini dinilai penting karena tidak semua pencari kerja memiliki kemampuan maupun pemahaman yang sama dalam mengakses layanan administrasi secara daring.
Apalagi, bagi masyarakat yang baru pertama kali mencari pekerjaan, proses pendaftaran online bisa menjadi hambatan tersendiri apabila tidak disertai informasi dan pendampingan yang memadai.
Karena itu, keberadaan pelayanan di kantor Dinas Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Vedya juga mengingatkan bahwa kartu kuning bukan sekadar dokumen pelengkap administrasi. Melalui proses pendaftaran SIAPkerja, pencari kerja juga dapat mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja dan pengembangan keterampilan.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak menunda pengurusan kartu kuning hanya karena menganggap prosesnya sulit.
Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan perlu memastikan bahwa kemudahan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya tersedia dalam bentuk sistem digital, tetapi juga melalui pendampingan langsung bagi mereka yang membutuhkan. (BN Grace)









