Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Ancaman bencana geologi di Kota Ambon bukan sekadar potensi yang diperkirakan melalui peta kerawanan. Jejak sejarah telah membuktikan bahwa wilayah ini pernah dilanda tsunami besar pada 1674, yang diawali dengan gempa bumi. Fakta tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat agar tidak menganggap remeh ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat kembali terjadi.
Peringatan itu disampaikan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Dr. S. S. Rita Susilawati, S.T., M.Sc., saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Geologi Provinsi Maluku, di Hotel Manise, Ambon, Selasa (17/11/2026).
Dalam pemaparannya, Rita menegaskan bahwa tantangan terbesar mitigasi bencana bukan hanya terletak pada kemampuan pemerintah menyediakan informasi, peta kawasan rawan bencana, maupun sistem peringatan dini. Persoalan yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat benar-benar memahami ancaman dan mampu melakukan evakuasi ketika bencana terjadi.
Menurutnya, edukasi kebencanaan selama ini sudah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat sering kali belum benar-benar diuji melalui latihan yang menyerupai kondisi bencana sesungguhnya.
Ia mencontohkan pengalaman di Aceh yang pernah dilanda tsunami dahsyat pada 2004. Meskipun berbagai sarana evakuasi telah dibangun, persoalan baru muncul ketika kawasan yang dahulu terdampak tsunami kembali berkembang menjadi permukiman.
Rita menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena pembangunan kembali di kawasan rawan bencana tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan dapat meningkatkan risiko korban jiwa.
Bahkan, keberadaan jalur evakuasi belum tentu menjamin keselamatan apabila tidak didukung akses yang memadai. Ia menyoroti kemungkinan terjadinya kemacetan ketika masyarakat secara bersamaan menggunakan kendaraan untuk menyelamatkan diri setelah gempa bumi.
“Sebagus apa pun peringatan dini yang kita lakukan, sebagus apa pun informasi yang kita berikan, kalau masyarakatnya tidak siap, semuanya bisa menjadi sia-sia,” tegasnya.
Karena itu, Rita mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan sosialisasi, tetapi juga secara berkala melaksanakan simulasi evakuasi. Latihan tersebut perlu dilakukan seolah-olah bencana benar-benar terjadi sehingga masyarakat mengetahui tindakan yang harus dilakukan, termasuk menentukan jalur penyelamatan dan lokasi aman.
Jejak Tsunami 1674 Harus Menjadi Peringatan
Lebih jauh, Rita mengungkapkan bahwa Badan Geologi telah melakukan kajian dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kebenaran catatan sejarah mengenai tsunami yang pernah terjadi di Ambon pada 1674.
Berdasarkan bukti geologi dan jejak yang ditemukan pada batuan, peristiwa tsunami tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah.
Temuan itu kemudian menjadi salah satu dasar dalam penyusunan peta kawasan rawan bencana. Melalui kajian tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui wilayah yang memiliki potensi bahaya apabila terjadi gempa bumi besar.
Rita menjelaskan, tsunami Ambon pada 1674 diawali oleh gempa bumi. Karena itu, sejarah tersebut seharusnya menjadi bahan pembelajaran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pesisir.
Selain ancaman gempa bumi dan tsunami, ia juga mengingatkan potensi aktivitas gunung api bawah laut yang dapat memicu tsunami apabila terjadi aktivitas vulkanik tertentu.
Kendati Kota Ambon tidak memiliki gunung api darat, keberadaan gunung api aktif di bawah laut di kawasan sekitarnya tetap perlu menjadi perhatian dalam upaya mitigasi bencana geologi.
Peta Rawan Bencana Jangan Berakhir di Atas Kertas
Rita juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah menerjemahkan peta kawasan rawan bencana geologi ke dalam kebijakan penataan ruang dan pembangunan wilayah.
Menurutnya, penyusunan peta kerawanan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila hasil kajian tersebut tidak digunakan sebagai dasar dalam menentukan lokasi permukiman, sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas publik lainnya.
Ia mengakui, persoalan penataan ruang menjadi tantangan tersendiri karena banyak bangunan dan fasilitas umum sudah lebih dahulu berdiri sebelum suatu kawasan diketahui memiliki tingkat kerawanan bencana.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan masyarakat.
“Percuma kami sudah menyiapkan peta dan mengetahui bahayanya di mana, kalau kemudian itu tidak diterjemahkan dalam penataan ruang,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan hasil kajian ilmiah tidak berhenti sebagai dokumen teknis, tetapi benar-benar menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pembangunan.
Pendidikan Kebencanaan Perlu Masuk Sekolah
Selain penataan ruang dan simulasi evakuasi, Rita menilai pendidikan kebencanaan harus diperkuat sejak usia dini.
PVMBG, kata dia, tengah menyiapkan buku edukasi kebencanaan yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekolah agar peserta didik memahami karakteristik wilayah tempat mereka tinggal serta potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi.
Menurutnya, pendidikan kebencanaan perlu mendapatkan perhatian lebih serius dan didorong masuk dalam kurikulum pendidikan sehingga pengetahuan mengenai gempa bumi, tsunami, dan bahaya geologi lainnya tidak hanya diperoleh ketika terjadi bencana.
Ia juga menekankan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja sama lintas sektor. PVMBG tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, BPBD, dinas teknis, institusi pendidikan, tokoh masyarakat, hingga warga.
Koordinasi tersebut mencakup penyampaian informasi bahaya, penentuan jalur evakuasi, kesiapan lokasi pengungsian, hingga langkah penanganan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat.
Rita berharap kegiatan penyebaran informasi mitigasi bencana geologi di Maluku dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Sebab, bagi Ambon yang memiliki catatan sejarah tsunami dan ancaman gempa bumi, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dibicarakan melalui forum sosialisasi. Pemerintah harus memastikan kebijakan pembangunan berpihak pada keselamatan, sementara masyarakat harus benar-benar siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Sejarah tsunami 1674 sudah memberikan peringatan. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan masyarakat Ambon sudah benar-benar siap jika peristiwa serupa kembali terjadi (BN Grace)









