Tekan Angka Stunting, Wali Kota Ambon Siapkan Insentif Rp100 Juta bagi Kecamatan Berprestasi

IMG 7703 scaled

Editor: Redaksi

Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon menyiapkan skema pemberian insentif bagi kecamatan, desa, negeri dan kelurahan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.

Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memimpin apel di Kantor Balaikota Ambon, Senin (16/11/2026) bersama Pemerintah Kota Ambon yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada kecamatan, desa, negeri dan kelurahan berbasis penanganan stunting.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa, negeri dan kelurahan.

Iklan Bedah Nusantara 1
Iklan Bedah Nusantara 2
Iklan Bedah Nusantara 3

advertisement ★

Menurutnya, angka stunting di Kota Ambon memang terus mengalami penurunan, meskipun perkembangannya masih berlangsung secara perlahan. Karena itu, dibutuhkan kerja bersama dan komitmen seluruh pihak agar upaya tersebut dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.

Wattimena memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Tim Penggerak PKK Kota Ambon, para camat, raja, kepala desa, lurah, kepala puskesmas, kader Posyandu, kader Bina Keluarga Balita (BKB), serta seluruh kader PKK dan dasawisma.

Ia menjelaskan, penghargaan yang diberikan kepada kecamatan, desa, negeri dan kelurahan bukan semata-mata untuk pimpinan wilayah, melainkan merupakan bentuk penghormatan terhadap seluruh unsur yang bekerja di dalamnya.

“Penghargaan tadi sebenarnya simbolis saja bahwa kecamatan, desa, negeri dan kelurahan telah berupaya. Di dalamnya ada kepala puskesmas, kader Posyandu, kader BKB, kader PKK dan semua unsur yang bekerja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Ambon sedang mempertimbangkan pemberian insentif dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bentuk motivasi bagi wilayah yang berhasil menunjukkan kinerja dalam penanganan stunting.

Ia bahkan menyebutkan usulan insentif sebesar Rp100 juta untuk masing-masing kecamatan berprestasi, serta Rp50 juta bagi desa, negeri dan kelurahan yang memenuhi kriteria.

Menurutnya, pemberian insentif tersebut harus diarahkan kembali untuk mendukung berbagai program percepatan penurunan stunting, melalui koordinasi bersama puskesmas dan para kader di wilayah masing-masing.

Wattimena berharap penghargaan dan insentif tidak hanya menjadi bentuk apresiasi pemerintah, tetapi juga mendorong seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah, melainkan membutuhkan kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. (BN Grace)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan