APBD Maluku Rp2,30 Triliun, Cicilan Utang Rp199,24 Miliar

6e603038 eec2 4a2b a98d 24c013838d36

Editor: Redaksi

Ambon, Bedahnusantara.com: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp2,30 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan Rp199,24 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku Maluku Utara.

Besaran anggaran tersebut terungkap dalam rapat paripurna keenam masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 DPRD Provinsi Maluku dengan agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Selasa (17/11) malam, dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun dan dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama jajaran pemerintah daerah serta unsur Forkopimda.
Dalam pidato pengantarnya, Lewerissa menyampaikan pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp2,29 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp675,11 miliar, pendapatan transfer Rp1,51 triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp321,4 juta.
“Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,29 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp675,11 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,51 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp321,4 juta,” kata Lewerissa.

Iklan Bedah Nusantara 1
Iklan Bedah Nusantara 2
Iklan Bedah Nusantara 3

advertisement ★

Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,30 triliun. Rinciannya, belanja operasi sebesar Rp2,03 triliun, belanja modal Rp70,95 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar dan belanja transfer Rp190,79 miliar.
“Untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,30 triliun, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,” jelasnya.
Yang menjadi perhatian dalam struktur anggaran tersebut adalah pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp199,24 miliar. Anggaran itu diperuntukkan bagi pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI dan PT Bank Maluku Maluku Utara.
“Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp199,24 miliar yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang PT SMI dan PT Bank Maluku Maluku Utara,” ungkap Lewerissa.
Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp1 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun menegaskan, pembahasan KUA dan PPAS tidak boleh hanya berorientasi pada angka-angka anggaran, tetapi harus memastikan program pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
“Dokumen rancangan keuangan ini menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas arah kebijakan pembangunan serta menentukan prioritas dan alokasi anggaran daerah untuk satu tahun anggaran mendatang,” kata Watubun.
Menurutnya, kondisi Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan kebijakan anggaran yang memperhatikan keterbatasan konektivitas antarpulau dan belum meratanya akses pelayanan dasar.
“Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah lainnya. Kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau, keterbatasan konektivitas antarwilayah serta belum meratanya akses terhadap layanan dasar masih menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Karena itu, Watubun meminta agar alokasi anggaran 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, penguatan sektor perikanan dan kelautan, pertanian serta pemberdayaan UMKM.

Pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Masyarakat harus memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
Watubun juga mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, Gubernur berharap pembahasan KUA dan PPAS bersama DPRD dapat segera diselesaikan sehingga tahapan penyusunan APBD 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Berbagai masukan dan pertimbangan dari dewan yang terhormat sangat kami harapkan demi penajaman dan penyempurnaan dokumen ini,” harap Lewerissa (BN Grace)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan