BPKAD Ambon Kejar Pembayaran TPP dan Belanja Kegiatan, Jacob Silanno Ingatkan OPD Jangan Menumpuk Berkas di Akhir Tahun

IMG 7717 scaled

Editor: Redaksi

Ambon, Bedahnusantara.com: Persoalan ketepatan waktu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta penyelesaian administrasi belanja kegiatan kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Ambon menjelang penutupan tahun anggaran 2026.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Ambon meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat penyelesaian dokumen administrasi agar tidak terjadi penumpukan permintaan pembayaran pada akhir tahun.

Kepala BPKAD Pemerintah Kota Ambon, Jacob Silanno, SE., M.Si, mengungkapkan bahwa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus segera diproses pengajuan pembayarannya. Langkah tersebut penting untuk menghindari keterlambatan realisasi belanja pemerintah.

Iklan Bedah Nusantara 1
Iklan Bedah Nusantara 2
Iklan Bedah Nusantara 3

advertisement ★

Hal itu disampaikan Jacob saat diwawancarai langsung di ruang kerjanya, Rabu (17/11/2026).

Ia menjelaskan, arahan percepatan tersebut sejalan dengan instruksi Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam apel bersama pada 16 November 2026. Wali Kota meminta seluruh pembina OPD, khususnya yang menangani kegiatan fisik dan sarana prasarana, segera menindaklanjuti pekerjaan yang telah rampung.

Menurut Jacob, pemerintah tidak menginginkan seluruh proses pencairan baru dikejar ketika tahun anggaran hampir berakhir.

“Untuk kegiatan yang sudah selesai, segera diproses permintaannya sehingga tidak bertumpuk di akhir-akhir tahun. Pembina OPD yang terkait dengan kegiatan sarana prasarana fisik dan kegiatan lainnya harus segera memproses,” tegasnya.

Selain belanja kegiatan, BPKAD juga tengah mengatur proses pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Jacob menyebutkan, TPP menjadi salah satu komponen belanja yang harus diperhatikan penyelesaiannya, termasuk pembayaran bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia turut menjelaskan mengenai mekanisme pembayaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pembayaran hak tersebut mengikuti ketentuan status kepegawaian dan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh instansi kepegawaian. CPNS yang bersangkutan baru dapat menerima pembayaran sebagai PNS setelah memperoleh status kepegawaian sesuai ketentuan.

Sementara itu, terkait PPPK paruh waktu, Jacob menyebutkan terdapat pegawai yang telah menerima pembayaran. Namun, proses pembayaran tetap harus disesuaikan dengan status dan ketentuan administrasi masing-masing.

Ia juga menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran TPP yang dibahas dalam keterangannya berada pada kisaran Rp3,5 miliar untuk pembayaran pegawai yang dimaksud.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pegawai membutuhkan ketelitian, terutama dalam memastikan seluruh hak ASN dibayarkan berdasarkan status kepegawaian dan dokumen yang sah.

Di sisi lain, percepatan pembayaran belanja kegiatan juga harus menjadi perhatian serius. BPKAD perlu memastikan proses pencairan tidak hanya cepat, tetapi juga akuntabel dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Sebab, keterlambatan pembayaran kepada pihak pelaksana kegiatan maupun tertundanya hak pegawai dapat berdampak pada kepercayaan terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Kota Ambon.

Karena itu, seluruh OPD dituntut lebih disiplin dalam menyelesaikan administrasi, sementara BPKAD diharapkan memastikan setiap proses pembayaran berjalan transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. (BN Grace)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan