pemerintah Kota Ambon Siapkan Insentif Rp100 Juta dan Rp50 Juta, BPKAD Tegaskan Bukan Uang Tunai untuk Desa

IMG 7717 scaled

Editor: Redaksi

Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon mulai menyiapkan skema pemberian penghargaan bagi desa, negeri, kelurahan maupun kecamatan yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja dalam percepatan penurunan angka stunting. Namun, penghargaan dengan nilai Rp100 juta dan Rp50 juta tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan secara bebas, melainkan diwujudkan melalui pembiayaan kegiatan.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam apel bersama Pemerintah Kota Ambon pada senin (16/11/2026).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Ambon, Jacob Silanno, SE., M.Si, menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut diarahkan untuk menjadi motivasi sekaligus contoh bagi desa dan negeri lainnya agar semakin serius melakukan intervensi terhadap persoalan stunting di wilayah masing-masing.

Iklan Bedah Nusantara 1
Iklan Bedah Nusantara 2
Iklan Bedah Nusantara 3

advertisement ★

Hal itu disampaikan Jacob saat diwawancarai langsung di ruang kerjanya, Kamis (18/11/2026).

Menurutnya, pemberian penghargaan melalui kegiatan memiliki tujuan agar anggaran yang disiapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung program pembangunan di tingkat desa maupun negeri.

“Penghargaan itu diberikan dalam bentuk kegiatan. Jadi, bukan semata-mata pemberian uang, tetapi menjadi acuan bagi desa dan negeri lainnya untuk terus berupaya menurunkan angka stunting di daerah masing-masing,” jelasnya.

Meski demikian, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang transparan, terukur dan tepat sasaran. Sebab, keberhasilan penanganan stunting tidak cukup hanya diukur melalui pemberian penghargaan, tetapi harus dibuktikan dengan penurunan angka stunting serta perbaikan kondisi kesehatan anak di lapangan.

Jacob juga menekankan pentingnya percepatan proses administrasi dan realisasi kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang menangani kegiatan fisik maupun sarana dan prasarana, agar tidak menunda proses administrasi hingga mendekati akhir tahun anggaran.

Arahan tersebut menjadi perhatian karena penumpukan dokumen pencairan pada penghujung tahun berpotensi menghambat kelancaran pembayaran kegiatan pemerintah.

“Untuk kegiatan yang sudah selesai, segera diproses permintaannya sehingga tidak semuanya bertumpuk pada akhir tahun. Itu juga menjadi arahan Pak Wali Kota,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh OPD dapat memperbaiki pola kerja dan meningkatkan koordinasi dengan BPKAD agar pelaksanaan kegiatan serta proses pembayaran berjalan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, pemberian insentif penanganan stunting tidak berhenti sebagai penghargaan administratif semata, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon. (BN Grace)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan