Jakarta, Bedahnusantara.com: Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hingga 2 November 2020, dipastikan mencapai angka Rp366,86 triliun atau 52,8% dari total anggaran yang disiapkan, yakni Rp695,2 Triliun.
 |
| Satgas PEN Target Salurkan Rp100 triliun di Kuartal IV 2020 |
Sementara memasuki kuartal IV 2020, Satgas PEN berharap dapat menyalurkan anggaran minimal sebesar Rp100 tiriliun, untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat dan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.
Hal itu disampaikan Ketua Satgas PEN KPCPEN Budi Gunadi Sadikin, pada Konferensi Pers yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Penyaluran program PEN terbesar berasal dari Klaster Perlindungan Sosial yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp203,9 Triliun dan telah terealisasi Rp176,38 triliun atau tersalurkan 86,51% dari total anggaran.
Program yang termasuk klaster perlindungan sosial antara lain, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik/ Pangan/ Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, dan Diskon Listrik.
“Untuk Klaster Perlindungan Sosial yang berada di bawah program Kementerian Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp128,9 Triliun”.
“Anggaran ini sudah terserap Rp112,7 Triliun (87,44%). Sisanya sudah dijadwalkan untuk pencairan di bulan November-Desember,” jelas Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.
Menteri mengklaim, penyaluran PKH telah sukses mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sementara program sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu.
“Adapun program khusus untuk menghadapi COVID-19 berupa Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek dengan target penerima 1,9 juta KPM dan Bansos Tunai (BST) Jabodetabek dengan target penerima 9 juta KPM sudah mencapai target”.
“Dua tambahan program lainnya yang bekerjasama dengan Bulog, yakni Bansos Beras untuk KPM PKH dengan target 10 juta KPM sudah dimulai Agustus dan akan selesai November 2020, dengan total penyaluran beras sebesar 450 ribu ton”.
“Satu lagi BST untuk KPM Program Sembako non PKH dengan target 9 juta KPM yang sudah dieksekusi pada bulan September lalu,” ujar ia.
Sedangkan untuk program PKH, lanjut dia, dari anggaran Rp36,71 triliun sudah terserap 100%. Sementara BPNT dari anggaran Rp43,12 Triliun, sudah terserap Rp37,31 triliun dan sisanya bakal dicairkan dalam bulan November dan Desember 2020.
“Insya Allah semua pencapaiannya akan 100%. Sebab dari sisi anggaran program-program khusus yaitu yang pertama Bansos Sembako Jabodetabek, ini akan selesai di bulan Desember yang saat ini realisasinya Rp5,65 triliun dari anggaran Rp6,84 triliun”.
“Kemudian Bansos Tunai masih berjalan sampai bulan Desember dengan realisasi Rp25,86 Triliun dari anggaran Rp32,4 Triliun”.
“Insya Allah ini juga tidak akan menemui kendala untuk realisasi 100%. Yang terakhir adalah Bansos Tunai Bagi KPM Sembako non PKH yang sudah dieksekusi sepenuhnya di bulan September lalu dengan anggaran mencapai Rp4,5 Triliun,” jelas Juliari.
Dia tambahkan, fokus kedua program PEN adalah mengejar penyerapan bantuan untuk UMKM, sebab lebih dari 90% UMKM menyerap tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 50% PDB Nasional.
“Artinya masih ada sisa 2 bulan di Kuartal IV 2020 untuk diupayakan programnya berjalan maksimal”.
“Sehingga dengan sisa anggaran PEN secara keseluruhan Rp170-180 Triliun, minimal diharapkan penyerapannya mencapai Rp100 triliun sampai Desember, jika tak bisa menyerap semuanya,” tegas Budi Gunadi Sadikin.
Sementara itu, Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa menyambut baik Penyaluran program PEN, lebih khusus pada program yang termasuk klaster perlindungan sosial antara lain, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, , Logistik/ Pangan/ Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, dan Diskon Listrik.
Ia mengapresiasi tinggi perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat dimasa pandemi, dimana seorang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, langsung di terjunkan Presiden untuk memimpin pertemuan koordinasi Bansos dan program PMK di Jayapura, Provinsi Papua.
Dimana Menteri pun dijadwalkan pula Meninjau penyaluran sembako dan PKH melalui e-warong di Bayangkara, di Kota Jayapura sekaligus dilanjut meninjau Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di Rumah Masyarakat.
“Lalu nanti ada pula peninjauan penyaluran Sembako dan PKH di Perbatasan Skouw Kota Jayapura. Kemudian ada penyerahan bantuan juga secara simbolis di PLBN SKOUW”.
“Berikutnya, Menko PMK meninjau penyaluran dan penyerahan bantuan secara simbolis di kantor Bupati Boven Digoel maupun berbagai bentuk kegiatan lainnya”.
“Ini merupakan sebuah perhatian yang luar biasa terhadap masyarakat Papua dan juga sebagai bentuk perhatian atas bencana non alam COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan Provinsi Papua secara khusus,” terangnya.
Terkait hal itu, dia berharap seluruh bantuan yang disalurkan ke Papua dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
Lebih khusus bagi keluarga yang saat ini terdampak COVID-19, dimana terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), yang pada akhir membuat banyak kepala keluarga menjadi pengangguran.
“Memang kami dari Pemprov Papua beberapa waktu lalu sudah memberikan sejumlah bantuan kepada warga kami yang terdampak COVID-19. Bahkan ada pula bantuan dari kabupaten dan kota masing-masing”.
“Namun dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat ini, tentunya lebih baik lagi. Sehingga masyarakat kita ekonominya bisa terdongkrak naik. Kemudian ada perputaran ekonomi yang nantinya mengungkit perekonomian secara nasional, sebagaimana harapan Presiden Jokowi,” tandasnya.(Redaksi)
