Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya.
 |
| Marnex Ferison Salmon |
Penyerahan penghargaan yang diberikan Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Maluku, diterima secara langsung oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy.
Penerimaan Opini WTP diserahkan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkot Ambon tahun 2018 yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Maluku kepada Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.
Ternyata Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Maluku, diterima secara langsung oleh Walikota Ambon, tersebut menuai banyak pendapat. Salah satunya praktisi hukum muda Marnex Ferison Salmon.
Kepada media ini, Salmon menyatakan, dengan menerima Opini WTP sebanyak dua kali, maka pertanyaan mendasar bagi saya adalah.
” Kelebihan dari WTP ini apa?? Apakah hanya sebatas raihan semata dan bonus yang diberikan kemudian masyarakat umum di sejahterakan? Ataukah penghargaan itu hanya gula-gula di permukaan saja? Apakah masyarakat dapat merasakan secara langsung penghargaan itu?,” Tanya Salmon.
Selain itu lanjutnya, apakah indikator mendasar yang dijadikan ukuran sehingga kota Ambon, bisa kembali menerima Opini tersebut dari BPK-RI, sebab sepengetahuan saya, sejumlah besar dugaan masalah korupsi sedang menjangkit pada tubuh pemerintah kota Ambon, yang melibatkan banyak kalangan hingga masuk kepada keluarga dekat Walikota Ambon.
” apakah indikator penilaian hingga Pemkot Ambon bisa kembali mendapatkan WTP, Jika penilaian itu benar adanya, maka pertanyaan selanjutnya adalah, Apakah WTP itu benar- benar teruji atau bagaimana?, apakah proses penilaian itu Objektif dan profesional ataukah tidak? Jangan sampai, dugaan saya, ada unsur Lobi – lobi,” Terangnya.
Pasalnya lanjut Dia, banyak kasus korupsi yang terjadi di kota Ambon, yang hingga hari ini tidak terselesaikan dengan baik dan transparan oleh pemerintah Kota Ambon, baik dana desa, dugaan korupsi SPPD perjalanan Dinas fiktif, bahkan banyak pejabat lingkup pemkot yang dipecat karena terbukti dan terpidana dalam kasus korupsi.
” sehingga pertanyaan saya Kok bisa ya pemkot ambon dapat WTP, sedangkan sejumlah fakta membuktikan betapa buruknya pemerintahan dan birokrasi yang ada di tubuh Pemerintah Kota Ambon,” Paparnya.
Oleh sebab itu kata Salmon, Sebenarnya pemerintah kota Ambon bisa mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI itu karena indikator apa?
” bagi saya BPK-RI juga mesti melakukan klarifikasi kepada masyarakat, baik lewat media dan juga prosedur lainnya sehingga kami sebagai masyarakat kota Ambon juga bisa mengetahui terkait indikator penilaian untuk Opini WTP itu seperti apa? Sehingga Jangan kemudian Pemerintah Kota Ambon membuat pencitraan dan pembohongan publik dengan mendompleng Opini WTP dari BPK-RI,” tegas Salmon.
Sebab selama ini, ” sekalipun Kota Ambon, menerima Opni WTP dari BPK-RI atau lembaga manapun, Intinya prestasi tersebut tidak pernah memberi faedahnya untuk masyarakat, karena yang menikmati ya hanya birokrasi saja sedangkan pelayanan ke masyarakat nol besar, alias omong kosong yang kemudian disampul menggunakan Opini WTP. Agar terlihat Hebat,” Tandasnya. (BN-05)
