Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus mendorong perencanaan pembangunan yang terarah dan terintegrasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Dalam Musrenbang Kelurahan Uritetu Tahun 2026 untuk perencanaan pembangunan 2027, tiga isu utama menjadi prioritas, yakni penanganan banjir, persampahan, dan stunting atau gizi buruk.
Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Decky Sopamena, saat memberikan sambutan di Kantor Lurah Uritetu, Kamis (12/2/2026).
Menurut Sopamena, ketiga persoalan tersebut dipilih karena dinilai paling mendesak dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Dari tiga isu utama itu nantinya akan dikembangkan berbagai program turunan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Untuk Musrenbang Kelurahan Uritetu tahun 2026 dalam rangka pembangunan 2027, kita menitikberatkan pada tiga masalah utama yaitu banjir, persampahan, dan penanganan stunting dari sisi kesehatan. Dari situ nanti akan berkembang beberapa program sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh program yang dirumuskan tetap mengacu pada 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon. Dengan demikian, perencanaan di tingkat kelurahan harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah agar dapat terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan kota.
“Kita tetap mengacu pada 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jadi apa yang direncanakan di kelurahan harus sejalan dengan arah kebijakan pemerintah kota, supaya sinkron dan bisa diakomodir dalam perencanaan tingkat kota,” tegasnya.
Selain fokus pada isu prioritas, Pemkot juga menekankan pentingnya perencanaan yang jelas dan terukur, terutama terkait lokasi kegiatan dan pemanfaatan lahan. Sejumlah lahan yang tersedia akan kembali ditinjau untuk memastikan kawasan mana yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi kerja maupun pengembangan usaha, sehingga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Namun demikian, Sopamena mengakui bahwa realisasi seluruh program sangat bergantung pada kondisi anggaran daerah. Jika anggaran masih terbatas, maka pelaksanaan program akan disesuaikan secara bertahap.
“Semua tergantung pada anggaran. Kalau anggaran masih seperti sekarang, tentu kita bekerja secara maksimal sesuai kemampuan, meski mungkin belum bisa menjangkau semuanya. Tapi kalau anggaran sudah pulih, kita berkomitmen menjalankan seluruh program yang direncanakan,” jelasnya.
Untuk mendukung percepatan program prioritas, Pemkot juga membuka peluang kolaborasi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). RT dan RW bersama pihak kelurahan didorong untuk berkoordinasi dan menyusun proposal agar program yang bersentuhan langsung dengan warga di sekitar badan usaha dapat dibiayai melalui CSR secara bertanggung jawab.
Penanganan banjir, lanjutnya, akan diintegrasikan dengan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan air, penataan lingkungan, peningkatan pelayanan sektor pariwisata, serta penguatan keamanan dan ketertiban lingkungan. Sementara persoalan persampahan dan stunting akan ditangani melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga mengajak DPR dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal program prioritas yang telah disepakati. Kolaborasi dan partisipasi aktif warga dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tingkat kelurahan.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan lahir usulan-usulan yang realistis, terarah, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Uritetu, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Kota Ambon pada tahun 2027. (BN Grace)
