Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah berjalan sesuai jadwal. Hasil pendataan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan kekuatan ekonomi, mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten dan kota di Maluku.
Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia, SE., M.Si., mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu agenda besar BPS yang dilaksanakan secara berkala setiap 10 tahun sekali sesuai amanat peraturan perundang-undangan tentang statistik.
Hal tersebut disampaikan Maritje saat diwawancarai di Amaris Hotel Ambon, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, pelaksanaan sensus bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi bagian penting dalam menyediakan basis informasi mengenai kondisi dan struktur perekonomian di setiap wilayah.
“Harapan kita dengan hasil daripada Sensus Ekonomi ini, pemerintah bisa mendapatkan peta ekonomi di Indonesia, di Maluku, bahkan sampai kabupaten dan kota, termasuk Kota Ambon,” ujar Maritje.
Ia menjelaskan, melalui Sensus Ekonomi, BPS ingin mengetahui secara lebih jelas sektor-sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama perekonomian di suatu wilayah. Data tersebut mencakup distribusi sektor atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Untuk Maluku, salah satu sektor yang memiliki peran penting adalah pertanian. Namun, menurut Maritje, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai berbagai sektor ekonomi yang berkembang di masing-masing daerah.
“Misalnya kalau kita di Maluku ini sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi di wilayah kita. Jadi ada distribusi sektor atau lapangan usaha dalam satu wilayah,” jelasnya.
Maritje menegaskan, data hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya diperuntukkan bagi BPS maupun pemerintah. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat hingga pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi ekonomi.
Bagi pemerintah, data sensus dapat menjadi dasar dalam menyusun program-program strategis yang sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Sementara bagi pelaku usaha, data tersebut dapat membantu menentukan arah pengembangan maupun ekspansi usaha.
“Kalau mereka melakukan investasi di suatu wilayah tanpa data, bisa-bisa investasi yang mereka tanamkan juga tidak maksimal. Jadi data ini bukan cuma buat BPS, sensus ini buat semua pihak,” katanya.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. Pemerintah maupun pelaku usaha membutuhkan informasi yang dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan sebelum mengambil kebijakan maupun keputusan investasi.
Selain memetakan kondisi ekonomi, Sensus Ekonomi 2026 juga terintegrasi dengan upaya pembaruan dan verifikasi data masyarakat hingga tingkat keluarga dan rumah tangga.
Maritje berharap proses tersebut dapat membantu memperkuat basis data kependudukan dan sosial ekonomi sehingga pemerintah memiliki data by name by address yang lebih akurat.
Dengan basis data yang semakin baik, berbagai program pemerintah, termasuk program perlindungan sosial dan bantuan sosial, diharapkan dapat disalurkan berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
“Harapannya data basis ini lebih bagus lagi ke depan supaya pemerintah juga bisa punya data by name by address yang lebih akurat, lebih tepat, agar program-program perlindungan sosial, misalnya bansos, juga tepat sasaran,” ungkapnya.
Maritje menambahkan, kualitas data yang baik pada akhirnya tidak hanya mendukung perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi salah satu fondasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, ia berharap seluruh hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya dapat dimanfaatkan secara luas untuk membaca potensi ekonomi daerah, memperkuat kebijakan pembangunan dan mendorong perkembangan usaha di Maluku. (BN Grace)
