Editor, Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon mencatat tren positif pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di tahun 2025. Meski belum sepenuhnya tuntas, kondisi ini dinilai sebagai indikasi awal bahwa berbagai program pemerintah berjalan cukup efektif.
Kepala BPS Kota Ambon, Pauline Gaspersz, menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Ambon kini telah berada di bawah 5 persen.
“Untuk tahun 2025, angka kemiskinan di Kota Ambon sudah di bawah 5 persen. Artinya, kurang dari 5 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan,” ungkap Pauline Gaspersz saat diwawancarai via telepon, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, pengukuran kemiskinan dilakukan menggunakan indikator garis kemiskinan yang dihitung dari kebutuhan dasar masyarakat, baik makanan maupun non-makanan. Untuk kebutuhan makanan, standar yang digunakan adalah pemenuhan konsumsi minimal 2.100 kalori per orang per hari.
Sementara itu, kebutuhan non-makanan mencakup biaya dasar seperti sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang dihitung melalui survei. Dari hasil perhitungan tersebut, garis kemiskinan di Kota Ambon berada di kisaran di atas Rp700 ribu per orang per bulan.
“Jika rata-rata pengeluaran per anggota rumah tangga berada di bawah angka tersebut, maka dikategorikan miskin. Saat ini sekitar 4,3 hingga 4 persen penduduk Kota Ambon masih berada pada kategori tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pauline menekankan bahwa kemiskinan tidak selalu berbanding lurus dengan pengangguran. Dalam konsep ketenagakerjaan, seseorang tetap dianggap bekerja meskipun hanya membantu keluarga atau bekerja di sektor informal tanpa upah tetap.
“Misalnya membantu orang tua di kebun atau pekerjaan lain meskipun tidak digaji, itu tetap dihitung bekerja. Jadi, seseorang bisa saja bekerja tetapi penghasilannya rendah dan tetap berpotensi masuk kategori miskin,” terangnya.
Menurutnya, hal inilah yang menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan tidak selalu sejalan. Meski demikian, tren keduanya menunjukkan penurunan, yang menjadi indikator awal efektivitas program pemerintah.
“Kalau dilihat dari penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, itu menunjukkan bahwa program pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kota, cukup efektif. Walaupun demikian, ini belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil karena masih ada yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dinamika penduduk di Kota Ambon turut mempengaruhi kondisi tersebut. Sebagai pintu masuk ke wilayah Maluku, pergerakan penduduk yang tinggi menjadi faktor yang memengaruhi angka kemiskinan dan ketenagakerjaan.
Dari sisi ekonomi, Kota Ambon tetap mengalami pertumbuhan meskipun terjadi sedikit perlambatan. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,96 persen, sementara pada tahun 2025 berada di angka 4,87 persen.
“Pertumbuhan ekonomi ini tetap berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” tambahnya.
BPS menilai, meskipun tren penurunan terus terjadi, upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus terus diperkuat, mengingat keduanya merupakan persoalan dinamis yang sulit dihilangkan sepenuhnya. (BN Grace)
