Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Persoalan kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, kembali menjadi sorotan. Meski telah berulang kali diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, hingga kini perbaikan jalan yang dikeluhkan masyarakat tersebut belum juga direalisasikan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama menyangkut infrastruktur jalan yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran aktivitas warga.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian, S.Sos, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan di wilayah Nusaniwe bukan persoalan baru. Usulan perbaikannya bahkan telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah provinsi, namun belum menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Ary Sahertian saat diwawancarai secara langsung di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, masyarakat sudah sangat mengeluhkan kondisi jalan yang semakin tidak layak. Kerusakan tersebut bukan hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas apabila tidak segera ditangani.
Ironisnya, karena terlalu lama menunggu tindakan pemerintah, masyarakat akhirnya mengambil inisiatif sendiri dengan melakukan penebalan pada sejumlah bagian jalan yang rusak.
“Jalan tersebut sudah beberapa kali kami usulkan kepada pemerintah provinsi. Masyarakat juga sudah sangat mengeluh karena kondisinya tidak layak dan bisa saja menimbulkan kecelakaan,” ungkapnya.
Ary menilai, kondisi ketika masyarakat harus mengambil langkah sendiri untuk memperbaiki jalan merupakan gambaran bahwa kebutuhan infrastruktur di wilayah tersebut sudah mendesak.
Ia menjelaskan, belum terealisasinya perbaikan jalan itu tidak terlepas dari keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pemerintah.
Namun demikian, alasan efisiensi anggaran tidak boleh membuat persoalan keselamatan masyarakat terus berada dalam daftar tunggu tanpa kepastian penyelesaian.
Ary berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat kembali mempertimbangkan usulan tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas pembangunan, terutama karena jalan tersebut merupakan akses yang digunakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan harus memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan pemerataan program secara administratif.
“Harapan kami, berdasarkan usulan yang sudah disampaikan, Pemerintah Provinsi Maluku bisa menjadikan persoalan ini sebagai skala prioritas. Jangan sampai masyarakat terus menunggu sementara kondisi jalan semakin memprihatinkan,” tegasnya.
Menurut Ary, pemerintah harus mampu memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat.
Sebab, pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan rasa aman dan menjamin kelancaran aktivitas masyarakat. (BN Grace)








