Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Pembebasan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat Kota Ambon untuk tunggakan periode 2014 hingga 2026 tidak boleh dipandang sebagai alasan untuk terus menunda kewajiban pajak.
Kesempatan yang diberikan Pemerintah Kota Ambon justru harus menjadi momentum terakhir bagi wajib pajak untuk membereskan tunggakan sebelum memasuki tahun 2027.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon, Enrico Matitaputty, saat diwawancarai melalui telepon, Kamis (19/11/2026), mengingatkan masyarakat agar tidak membiasakan diri membayar PBB hanya ketika sedang membutuhkan pelayanan administrasi.
Menurut Enrico, PBB merupakan kewajiban masyarakat yang harus diselesaikan tepat waktu. Sebab, bukti pembayaran pajak tersebut sering menjadi persyaratan dalam berbagai urusan administrasi.
Ia menilai kebiasaan menunda pembayaran justru dapat menyulitkan masyarakat sendiri. Ketika kebutuhan administrasi muncul, warga baru berupaya melunasi tunggakan yang mungkin sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Jangan sampai tunggakan menumpuk dulu baru dibayar. Nanti ketika membutuhkan untuk pengurusan berbagai keperluan, masyarakat baru mulai mencari cara untuk melunasinya,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPPRD tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor, tetapi juga membuka layanan pembayaran di kawasan perumahan dan mal.
Langkah ini dilakukan setelah pemerintah melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelayanan pembayaran PBB di luar kantor.
Enrico berharap masyarakat memanfaatkan pembebasan denda yang diberikan hingga akhir 2026. Pemerintah juga mengingatkan bahwa memasuki 2027, masyarakat perlu kembali memperhatikan ketentuan pembayaran PBB yang berlaku.
Persoalannya bukan semata-mata menghapus denda, melainkan bagaimana membangun budaya taat pajak. Sebab, keringanan pemerintah tidak akan memberikan dampak maksimal apabila masyarakat tetap mempertahankan kebiasaan menunda kewajiban. (BN Grace)









