Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon terus memperkuat perannya dalam mewujudkan pembangunan daerah berbasis data melalui Forum Konsultasi Publik Standar Layanan Statistik dan Pembinaan Statistik Sektoral yang digelar di Kantor BPS Kota Ambon, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Kota Ambon, Pauline Gaspersz, M.Si., Ph.D., yang menegaskan bahwa data berkualitas menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik di tengah perkembangan dunia digital yang semakin pesat.
Dalam sambutannya, Pauline menyampaikan bahwa saat ini hampir seluruh aktivitas masyarakat menghasilkan data, baik melalui media sosial maupun berbagai platform digital lainnya. Preferensi, perilaku, hingga kecenderungan opini publik dapat dianalisis melalui data. Oleh karena itu, pemerintahan yang tidak menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan berpotensi tertinggal.
“Di era sekarang, data ada di mana-mana. Setiap aktivitas digital menghasilkan data yang bisa dianalisis. Jika pemerintah tidak berbasis data, maka kita akan ketinggalan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif,” ujar Pauline.
Ia menjelaskan, BPS sebagai National Statistical Office (NSO) Indonesia memiliki mandat Undang-Undang Statistik untuk menyelenggarakan statistik dasar, seperti sensus dan survei nasional, statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, serta statistik khusus yang dikembangkan di luar pemerintah. Selain itu, BPS juga memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan statistik sektoral di daerah.
Menurut Pauline, pembinaan statistik sektoral menjadi krusial mengingat masih adanya tantangan dalam pengelolaan data di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti tumpang tindih data, perbedaan metodologi, hingga ego sektoral yang menyebabkan data tidak terintegrasi.
“Tidak boleh ada silo data. Data harus dikelola secara terstandar, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, BPS hadir sebagai pembina agar seluruh data sektoral memenuhi standar statistik nasional dan mendukung Sistem Statistik Nasional,” jelasnya.
Forum konsultasi publik ini, lanjut Pauline, menjadi ruang dialog antara BPS dan para pengguna data, baik dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, maupun media massa. Melalui forum ini, BPS menerima masukan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan statistik agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna.
“Penyediaan data bukan hanya tugas BPS, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara BPS, OPD, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan,” katanya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan OPD di lingkup Pemerintah Kota Ambon, unsur DPRD, DPM, masyarakat, serta insan pers. Selain konsultasi publik standar layanan statistik, kegiatan ini juga diisi dengan pembinaan statistik sektoral yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan data di masing-masing sektor.
Pauline menambahkan, BPS Kota Ambon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan statistik, termasuk memperluas akses publik terhadap data serta mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Pada tahun 2026, BPS Kota Ambon menargetkan peningkatan kinerja kelembagaan melalui penguatan kolaborasi eksternal dan peningkatan mutu layanan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan Kota Ambon yang lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan kebijakan yang didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan berkualitas. (BN Grace)
