Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon didorong untuk memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami dengan menjadikan peta bencana hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai salah satu acuan penting dalam perencanaan penanggulangan bencana.
Keberadaan peta bencana tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pendukung, tetapi juga ditindaklanjuti melalui program nyata yang mampu meningkatkan kesiapan pemerintah daerah, memperkuat kapasitas masyarakat, serta meminimalkan risiko dan dampak apabila bencana terjadi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Frits R.M. Tatipikalawan, S.Hut., M.Si., mengatakan, peta bencana Kota Ambon yang diserahkan BMKG merupakan bagian dari hasil analisis dan kajian yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai secara langsung di Kantor Balai Kota Ambon, Senin (26/10/2026).
Menurut Frits, hasil kajian BMKG menjadi informasi penting bagi Pemerintah Kota Ambon dalam memahami potensi ancaman bencana sekaligus menentukan langkah yang perlu dipersiapkan untuk melindungi masyarakat.
Ia menjelaskan, informasi mengenai potensi bencana harus diterjemahkan menjadi tindakan yang terencana. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan hasil kajian tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mitigasi, meningkatkan kesiapan penanggulangan bencana, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat.
“Dengan adanya peta, maka menjadi kewenangan pemerintah kota terkait dengan tindakan apa yang harus dilakukan. Sehingga lebih dini untuk mencegah sebelum terjadi gempa atau tsunami,” jelas Frits.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sebagai bagian utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi juga perlu membangun sistem persiapan yang memadai untuk mengurangi risiko sejak awal.
Bagi Kota Ambon, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, instansi teknis, lembaga terkait, hingga masyarakat. Koordinasi yang baik diperlukan agar informasi kebencanaan dapat dipahami dan diterjemahkan menjadi langkah yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Frits menegaskan, tindak lanjut terhadap peta bencana harus disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Sebab, masyarakat merupakan salah satu kelompok yang berhadapan langsung dengan risiko ketika bencana terjadi. Karena itu, pengetahuan mengenai potensi ancaman dan tindakan penyelamatan diri menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, salah satu langkah yang perlu terus diperkuat adalah sosialisasi kebencanaan. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai risiko gempa bumi dan tsunami, pentingnya kesiapsiagaan, serta tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
Edukasi tersebut perlu diarahkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa wilayahnya berpotensi mengalami bencana, tetapi juga memahami bagaimana mempersiapkan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan dapat merespons situasi darurat secara lebih tepat, tidak mudah panik, serta mengikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana di tengah kehidupan masyarakat perkotaan.
Frits juga menyoroti pentingnya peran BPBD dalam mendorong tindakan nyata di tengah masyarakat. Penguatan kapasitas tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi secara teoritis, melainkan perlu didukung dengan langkah-langkah yang membantu masyarakat memahami dan menerapkan pengetahuan kebencanaan dalam kehidupan sehari-hari.
“Persiapan Pemerintah Kota Ambon dalam menyikapi kondisi ini juga lewat sosialisasi maupun penguatan kapasitas, serta melalui BPBD melakukan tindakan-tindakan yang nyata bagi masyarakat, sehingga edukasi prabencana ini betul-betul dikuatkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa edukasi prabencana perlu menjadi bagian berkelanjutan dari upaya pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana. Masyarakat harus dipersiapkan sebelum keadaan darurat terjadi, bukan baru diberikan pemahaman ketika bencana telah menimbulkan dampak.
Dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Ambon diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan informasi dari BMKG dapat dimanfaatkan secara tepat. Hasil kajian mengenai potensi bencana perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas sosialisasi, penguatan kesiapan, dan langkah mitigasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Selain itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dibangun agar informasi kebencanaan dapat diterima dengan baik. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami menjadi penting sehingga masyarakat mengetahui langkah yang harus dilakukan dan tidak mengabaikan potensi ancaman yang ada.
Pelaksanaan Sekolah Lapang Bencana yang diprakarsai BMKG menjadi salah satu momentum untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh informasi dan hasil kajian yang dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Melalui kegiatan tersebut, penguatan kapasitas masyarakat diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kesiapan pemerintah daerah. Dengan demikian, upaya mitigasi tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya tindakan yang lebih terarah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
Frits menilai, pemanfaatan peta bencana harus menjadi bagian dari keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai potensi ancaman. Informasi yang telah tersedia perlu dipelajari dan ditindaklanjuti agar dapat memberikan manfaat bagi perlindungan masyarakat.
Ia berharap, Pemerintah Kota Ambon dapat terus memperkuat langkah antisipasi melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas, serta program nyata yang dilaksanakan oleh BPBD bersama pihak terkait.
Dengan persiapan yang dilakukan sejak dini, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun Kota Ambon yang lebih tangguh terhadap bencana.
Pada akhirnya, peta bencana bukan sekadar gambaran mengenai potensi ancaman, melainkan sumber informasi yang perlu dimanfaatkan untuk menentukan langkah perlindungan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil kajian BMKG benar-benar ditindaklanjuti melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, dan edukasi prabencana yang berkelanjutan.
Kesiapsiagaan yang dibangun sebelum bencana terjadi diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh bencana di Kota Ambon. (BN Grace)
