Editor: Redaksi
AMBON , Bedahnusantara.com: Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan pentingnya respons cepat pemerintah terhadap berbagai isu publik serta penguatan kemitraan dengan media massa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Bodewin Wattimena saat memberikan materi di Ambon, Selasa (20/10/2026). Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi, pemerintah tidak hanya dituntut bekerja menjalankan program pembangunan, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi secara tepat, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Menurut Bodewin, keterlambatan pemerintah dalam merespons persoalan yang berkembang di ruang publik dapat memicu spekulasi dan kesalahpahaman. Bahkan, tindakan individu yang tidak mewakili kebijakan resmi pemerintah berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Ia mencontohkan dugaan adanya individu yang mendatangi sekolah-sekolah untuk menawarkan peluang kenaikan pangkat kepada guru. Praktik semacam itu harus dibedakan dari mekanisme resmi pengusulan kenaikan pangkat yang dilaksanakan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.
“Apakah ini perilaku pemerintah secara resmi? Tidak. Ini merupakan tindakan pribadi-pribadi yang menyimpang, tetapi dampaknya kepada pemerintah kota,” demikian penegasan dalam pemaparan tersebut.
Bodewin menilai, pemerintah perlu segera memberikan klarifikasi terhadap persoalan seperti ini agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak menarik kesimpulan yang keliru mengenai mekanisme pelayanan kepegawaian.
Menurutnya, respons pemerintah terhadap kritik tidak dapat serta-merta diartikan sebagai sikap antikritik. Justru, pemerintah yang bersedia menjawab kritik, memberikan penjelasan, dan meluruskan informasi menunjukkan keterbukaan terhadap masukan publik.
Sebaliknya, sikap antikritik dapat terlihat ketika pemerintah mengabaikan kritik dan tidak memberikan tanggapan terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.
Karena itu, komunikasi yang terbuka dan berbasis fakta menjadi penting untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya disinformasi.
Selain menyoroti pentingnya respons terhadap isu publik, Bodewin juga menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kerja sama dengan media massa.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi dapat berdampak pada berkurangnya volume program pembangunan akibat keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menentukan prioritas dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam situasi seperti ini, menurutnya, komunikasi publik justru semakin dibutuhkan agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan pemerintah dan keterbatasan yang dihadapi dalam memenuhi seluruh kebutuhan warga.
Media massa memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat luas.
Bodewin menilai, satu kegiatan pemerintah yang diliput oleh sejumlah media dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Meski pemberitaan mengenai kegiatan yang sama memiliki substansi serupa, penyebaran informasi tersebut tetap membantu memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan.
Sebaliknya, apabila pemerintah mengurangi kemitraan dengan media karena alasan efisiensi, berbagai program dan kebijakan berisiko tidak tersampaikan secara maksimal kepada publik.
Masyarakat mungkin hanya melihat berkurangnya jumlah bantuan atau program yang dilaksanakan tanpa memahami bahwa kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan anggaran.
“Yang penting masyarakat bisa membaca apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu penting,” demikian penekanan dalam materi yang disampaikan.
Bodewin juga mencontohkan pemberitaan mengenai upaya pemerintah dan petugas dalam menangani kebakaran. Ketika berbagai media memberitakan proses penanganan tersebut, masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu warga terdampak.
Pemberitaan semacam itu dinilai penting karena tidak hanya menyampaikan kegiatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai respons pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, publikasi kegiatan pemerintah seharusnya dipahami sebagai bagian dari upaya menyampaikan informasi pembangunan, bukan semata-mata untuk membangun citra.
Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat mengetahui program yang dijalankan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Dengan demikian, media menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama ketika kebijakan efisiensi membuat pemerintah harus menyesuaikan sejumlah program pembangunan.
Bodewin menegaskan pentingnya membangun komunikasi publik yang efektif, memberikan respons cepat terhadap isu yang berkembang, serta menjaga kemitraan profesional dengan media massa.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Ambon di tengah berbagai tantangan pembangunan dan keterbatasan anggaran. (BN Grace)
