Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Dr. Abdulah Haris, mengungkapkan bahwa kondisi geografis kepulauan menjadi salah satu tantangan utama dalam penyediaan dan pemerataan energi di Maluku. Di sisi lain, provinsi ini memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar, tetapi pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan.
Hal tersebut disampaikan Dr. Abdulah Haris saat memaparkan materi dalam diskusi panel Konferensi Wilayah (Konferwil) III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku bertema “Energi untuk Maluku: BBM, LPG dan Masa Depan LNG Blok Masela” di Sezt Hotel Ambon, Selasa (20/10/2026).
Dalam pemaparannya, Abdulah Haris menjelaskan bahwa jarak antarpulau yang berjauhan, tingginya biaya transportasi, keterbatasan tenaga teknis, serta sulitnya akses pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang menjadi tantangan dalam penyediaan energi bagi masyarakat.
Menurutnya, sebagian wilayah terpencil masih bergantung pada sistem kelistrikan terisolasi. Kondisi ini membuat penanganan gangguan dan pemeliharaan jaringan membutuhkan upaya lebih besar dibandingkan wilayah yang memiliki infrastruktur kelistrikan terintegrasi.
Selain itu, perbedaan tingkat akses dan kualitas pelayanan listrik antarkabupaten dan kota juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Karena itu, penyediaan energi di Maluku membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan, baik dari aspek infrastruktur, distribusi, maupun pengembangan sumber energi alternatif.
Abdulah Haris juga menyoroti penggunaan minyak tanah yang masih menjadi andalan masyarakat Maluku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama memasak.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan konversi minyak tanah ke LPG belum diterapkan secara luas di Maluku. Padahal, wacana konversi tersebut telah berlangsung sejak 2007.
Menurutnya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Pembelian LPG membutuhkan pengeluaran sekaligus yang relatif besar, sedangkan minyak tanah dapat dibeli dalam jumlah kecil sesuai kemampuan keuangan rumah tangga.
Kondisi tersebut turut memengaruhi pilihan masyarakat dalam menggunakan bahan bakar untuk memasak.
Ia juga menjelaskan bahwa LPG yang umum ditemukan di Ambon adalah tabung berwarna pink dan biru, sementara LPG tiga kilogram belum tersedia secara luas sebagaimana di sejumlah daerah lain.
Persoalan ini menunjukkan pentingnya kebijakan energi yang mempertimbangkan keterjangkauan harga, kesiapan infrastruktur distribusi, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat Maluku.
Potensi Energi Terbarukan Maluku Sangat Besar
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Abdulah Haris mengungkapkan bahwa Maluku memiliki potensi energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ketahanan energi daerah.
Berdasarkan angka yang dipaparkan dalam presentasinya, potensi energi terbarukan Maluku meliputi:
– Energi angin atau bayu: 3.980 megawatt.
– Energi surya: 2.020 megawatt.
– Energi panas bumi: 674 megawatt.
– Energi air: 430 megawatt.
– Minihidro dan hidro: 190 megawatt.
– Bioenergi: 23,5 megawatt.
– Biogas: 9 megawatt.
Menurut Abdulah Haris, potensi tersebut merupakan peluang besar untuk mengembangkan sumber energi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis Maluku.
Energi surya, misalnya, dapat menjadi pilihan bagi wilayah yang memiliki intensitas penyinaran matahari memadai. Sementara itu, potensi energi angin, panas bumi, dan tenaga air juga dapat dikembangkan berdasarkan hasil kajian teknis serta kelayakan proyek di masing-masing lokasi.
Meski memiliki potensi besar, ia menilai pemanfaatan energi terbarukan di Maluku masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret agar potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber energi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Abdulah Haris turut menyinggung peluang pengembangan energi angin di wilayah Lasuhala. Menurut pemaparannya, terdapat investor yang berminat mengembangkan proyek tersebut, tetapi menghadapi kendala karena adanya rencana pembangunan radar pemerintah di lokasi yang sama.
Situasi tersebut, menurutnya, membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak terkait agar pengembangan energi dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan strategis lainnya.
Ia menegaskan bahwa Maluku perlu membuka ruang investasi untuk mempercepat pengembangan sektor energi. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kearifan lokal, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
Dengan demikian, investasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Abdulah Haris berharap potensi energi terbarukan yang dimiliki Maluku dapat dimanfaatkan secara optimal melalui dukungan kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan investor.
Menurutnya, penguatan ketahanan energi Maluku membutuhkan langkah terpadu, mulai dari pemerataan distribusi BBM dan LPG, peningkatan kualitas pelayanan listrik, hingga pengembangan energi terbarukan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap energi yang andal dan terjangkau. (BN Grace)
