Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Perubahan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tercermin melalui sistem desil berpotensi berdampak langsung terhadap akses warga terhadap jaminan kesehatan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena perubahan status ekonomi keluarga dapat berujung pada penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, drg. Wendy Pelupessy, M.Kes, mengungkapkan bahwa penetapan desil masyarakat bukan merupakan status permanen. Tingkat kesejahteraan seseorang dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi keluarga, termasuk ketika kepala keluarga kehilangan pekerjaan, mengundurkan diri, atau mengalami penurunan pendapatan.
Hal tersebut disampaikan Pelupessy saat diwawancarai langsung di Zest Hotel Ambon, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, keluarga yang sebelumnya berada pada desil 6 atau 7 bisa mengalami penurunan menjadi desil 2 atau 3 ketika kondisi ekonominya memburuk. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya berada pada desil rendah juga dapat berpindah ke desil lebih tinggi apabila kondisi ekonominya membaik.
“Desil ini tidak berlaku seumur hidup. Tingkat kesejahteraan masyarakat selalu bisa berubah sesuai kondisi ekonomi keluarga,” jelasnya.
Persoalan ini menjadi penting karena perubahan desil turut memengaruhi kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah. Pelupessy menjelaskan, pembiayaan yang tersedia saat ini masih mengakomodasi masyarakat hingga desil 5.
Artinya, perubahan kategori kesejahteraan dapat berdampak terhadap status kepesertaan warga yang sebelumnya memperoleh bantuan jaminan kesehatan.
Ia juga mengungkapkan, Kota Ambon sebelumnya menghadapi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat dengan jumlah lebih dari 10 ribu peserta.
Penonaktifan tersebut berpotensi menambah beban pembiayaan Pemerintah Kota Ambon, karena masyarakat yang tidak lagi ditanggung pemerintah pusat harus mendapat perhatian melalui skema pembiayaan daerah.
Kondisi ini membutuhkan langkah antisipasi serius agar masyarakat yang mengalami perubahan status ekonomi tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan.
Pemerintah Kota Ambon juga perlu memastikan ketepatan data penerima bantuan, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak justru tersisih akibat perubahan kategori kesejahteraan. (BN Grace)









