editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusanara.com: Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam rangka optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi kegiatan Pendampingan Pelaporan Tahun 2025 dan Penyusunan Laporan Rencana Program Kerja Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Selasa (13/1/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring, serta diikuti oleh unsur TPAKD provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Maluku atas terselenggaranya kegiatan pendampingan tersebut sebagai bagian dari upaya strategis memperluas akses keuangan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.
Sadali Ie menjelaskan bahwa Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SITPAKD) merupakan platform digital yang dirancang untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, secara real time. Selain itu, SITPAKD juga berfungsi sebagai sarana koordinasi antara TPAKD daerah dengan TPAKD pusat melalui OJK.
“Melalui SITPAKD, laporan rencana dan realisasi program kerja dapat disampaikan secara tepat waktu dan terintegrasi. Hal ini memungkinkan TPAKD pusat memberikan rekomendasi serta persetujuan terhadap program-program yang diusulkan daerah,” ujar Sekda.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral antar daerah dalam membangun Maluku secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan percepatan akses keuangan hanya dapat dicapai melalui kebersamaan dan kerja sama yang solid antar kabupaten/kota.
“Mari kita memandang ini sebagai satu keluarga besar. Dalam konteks Provinsi Maluku, tidak boleh ada ego sektoral. Kita harus saling menopang dan saling menunjang demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sekda berharap kegiatan pendampingan ini dapat menyelaraskan perencanaan program kerja TPAKD tahun 2026 serta meningkatkan pemahaman seluruh tim terhadap tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam penyusunan dan penyampaian laporan. Ia juga mendorong agar praktik pelaporan yang baik dari beberapa kabupaten/kota dapat dijadikan referensi bagi daerah lainnya.
“Kita harapkan ke depan penyampaian laporan TPAKD menjadi lebih seragam, tepat waktu, dan berkualitas, sehingga perencanaan program kerja dapat disusun secara lebih terarah dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku, serta Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam kabupaten/kota se-Provinsi Maluku, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom Meeting. (BN Grace)
