Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Ambon masih menghadapi kendala sistem dan administrasi. Meski progres pekerjaan fisik diklaim telah mencapai kisaran 80 hingga 90 persen, persoalan tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon dalam mendorong percepatan pembangunan.
Sekretaris Dinas PUPR Kota Ambon, Yeri Matulessy, mengungkapkan hal itu saat diwawancarai secara langsung di Kantor Dinas PUPR Kota Ambon, Jumat (23/10/2026).
Yeri menjelaskan, sejumlah pekerjaan fisik yang sedang berjalan mencakup pembangunan jalan, jalan lingkungan, talud pantai, talud sungai, serta berbagai pekerjaan penataan infrastruktur lainnya.
Menurutnya, sebagian besar kegiatan tersebut telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Namun, capaian tersebut tidak berarti seluruh pekerjaan telah selesai, sebab masih ada sejumlah tahapan yang perlu dituntaskan.
Ia mengakui, kendala sistem dan persoalan administrasi masih memengaruhi kelancaran pelaksanaan sejumlah kegiatan. Kondisi ini membutuhkan penanganan agar pekerjaan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menunjang akses transportasi, memperbaiki kondisi lingkungan, serta mengurangi risiko kerusakan akibat persoalan drainase dan erosi di sejumlah wilayah.
PUPR Kota Ambon dituntut memastikan berbagai hambatan yang ada tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan yang telah dianggarkan melalui APBD.
Selain mempercepat penyelesaian kendala administrasi, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan juga perlu menjadi perhatian. Proyek yang dikerjakan bukan hanya dituntut selesai tepat waktu, tetapi juga harus memenuhi spesifikasi teknis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Dengan progres yang disebut telah mencapai 80 hingga 90 persen, penyelesaian pekerjaan tersisa menjadi pekerjaan penting bagi PUPR. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan seluruh kegiatan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai target yang telah ditetapkan. (BN Grace)
