Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon harus melakukan penyesuaian terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah adanya pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dana yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 24 miliar, kini hanya direalisasikan sebesar Rp12 miliar, sehingga berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai sejumlah program dan kegiatan.
Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, mengungkapkan hal tersebut saat diwawancarai wartawan usai pelaksanaan apel pagi di Pattimura Park, Senin (22/12/2025). Menurutnya, pemotongan dana tersebut terjadi di tengah proses pelaksanaan anggaran yang sebelumnya telah disusun dan disepakati bersama.
Robby menjelaskan bahwa sejak awal Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan target pendapatan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 24 miliar. Berdasarkan angka tersebut, berbagai pos belanja daerah telah dialokasikan dan direncanakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik.
“Dengan dasar kesepakatan itu, kita sudah menempatkan anggaran pada pos-pos belanja. Namun dalam perjalanannya terjadi pemotongan, sehingga dari target Rp24 miliar, dana yang diterima hanya Rp 12 miliar,” ujar Robby.
Ia menegaskan bahwa pengurangan dana sebesar Rp 12 miliar tersebut tidak dapat dihindari dan secara langsung memengaruhi pelaksanaan belanja daerah. Kondisi ini menyebabkan beberapa rencana kegiatan yang telah dianggarkan berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara penuh.
“Ketika pendapatan berkurang, maka pasti ada belanja yang tidak bisa terpenuhi. Ini merupakan konsekuensi dari pemotongan tersebut, karena perencanaan awal disusun berdasarkan target pendapatan yang lebih besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Robby mengatakan bahwa Pemerintah Kota Ambon saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur APBD. Evaluasi tersebut mencakup peninjauan kembali seluruh program dan kegiatan agar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
Menurutnya, penyesuaian anggaran akan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prioritas. Program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, belanja wajib, serta operasional pemerintahan akan tetap menjadi fokus utama.
“Kami akan memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu. Belanja wajib dan program prioritas tetap kita jalankan, sementara kegiatan lain yang masih bisa ditunda atau disesuaikan akan kita kaji kembali,” katanya.
Robby juga menekankan pentingnya efisiensi dan pengendalian belanja di tengah keterbatasan anggaran. Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Ambon akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat guna memperoleh kejelasan terkait kebijakan transfer dana ke daerah. Langkah ini dinilai penting agar perencanaan keuangan daerah ke depan dapat disusun secara lebih realistis dan berkelanjutan.
“Kita tetap berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan pengelolaan APBD berjalan secara akuntabel, meskipun dihadapkan pada dinamika kebijakan fiskal nasional,” tandasnya.
Pemkot Ambon berharap, melalui penyesuaian yang dilakukan, seluruh program pembangunan dapat tetap berjalan sesuai kemampuan daerah, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah. (BN Grace)
