Ambon, Bedahnusantara.com – Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk mendukung penuh langkah dalam memperbaiki tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kegiatan ini berlangsung di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (7/10/2025), dan menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Dukungan dari Pemerintah Kota Ambon merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti sejumlah catatan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah kota.
“Kehadiran DPRD dalam kegiatan ini menjadi bukti keseriusan kami untuk bersama-sama pemerintah kota memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Setelah melihat hasil pemeriksaan BPK, kami berkesimpulan bahwa ada keharusan bagi kita semua untuk memperbaiki sistem ini,” tegas Walikota Ambon Bodewin Wattimena saat di wawancarai usai Paripurna di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (7/10/2025)
Ia menjelaskan, langkah pembenahan harus dimulai dengan memastikan seluruh aparatur pemerintah memahami aturan pengelolaan keuangan, serta memiliki komitmen kuat untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran secara benar.
“Pertama, seluruh aparatur mesti paham tentang aturan pengelolaan keuangan. Kedua, mereka harus berkomitmen untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan semua penggunaan anggaran dengan baik,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan dukungan DPRD terhadap upaya pemerintah kota dalam memperkuat sistem keuangan yang transparan dan tertib.
“Kami menyambut baik perhatian DPRD. Ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan memastikan akuntabilitas berjalan di setiap OPD,” ujar Wattimena.
Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang bersifat administratif maupun material.
“Kalau ada temuan administratif, segera diselesaikan. Kalau ada temuan material, harus dikembalikan. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah,” tandasnya.
Ia menambahkan, meski tidak ada pemerintahan yang sempurna, namun kekurangan yang ada harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan yang lebih profesional.
“Yang penting, kekurangan itu jangan besar dan harus segera diperbaiki. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan di semua lini, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya,” tutup Wali Kota. (BN Grace)
