Maluku,Bedahnusantara.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon melakukan simulasi banjir dan tanah longsor yang berlangsung di lapangan Asrama Militer Batu Merah, Senin (19/09/22).
Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena mengatakan, hari ini Pemkot Ambon melaksanakan simulasi tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor, karena, Kota Ambon merupakan bagian dari Provinsi Maluku yang dinyatakan sebagai daerah rawan bencana.
“Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah rawan gempa dan tsunami karena, terletak pada pertemuan tiga lempeng besar yakni Pasifik, Indo Australia dan Eurasia, sehingga mengakibatkan patahan yang tidak beraturan,” ujarnya.
Simulasi yang dilakukan Pemkot Ambon melibatkan semua pihak ini, baik pemerintah dan juga masyarakat serta stakeholder tentunya dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor dilingkungan tempat mereka tinggal.
“Simulasi Kegiatan ini sangat mendekati peristiwa yang sesungguhnya, mudah-mudahan bisa membangun kesiap-siagaan masyarakat dan seluruh stakeholder terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Ambon,” paparnya.
Dia menjelaskan, kondisi topografi Kota Ambon sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dan lereng gunung yang terjal dengan kemiringan lerengnya lebih dari 20 persen serta kondisi curah hujan dari sedang sampai lebat yang dapat mempengaruhi terjadinya bencana.
“Kejadian bencana dapat terjadi di mana saja dan kapan saja dan dapat membawa dampak bagi siapa saja yang bermukim atau beraktivitas di sekitar area bencana,” ungkapnya.
Dia meminta, masyarakat yang mendiami bantaran sungai dan lereng gunung harus tetap waspada sejak dini.
“Simulasi bencana sebagai mekanisme tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor membutuhkan kerjasama seluruh stakeholder,” terangnya.
Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, didampingi oleh Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmase, Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, dan juga seluruh Pimpinan Organisasi Daerah (OPD).( BN-02)
