AMBON, Bedahnusantara.com – Perhimpunan Pemuda Pelajar Wetar Lirang (P3WL) mendesak DPRD Maluku segera mengambil langkah konkret untuk mengusut dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan PT Batutua Tembaga Raya (BTR) di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Desakan tersebut disuarakan dalam aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRD Maluku, Kamis (25/9). Massa aksi datang dengan orasi lantang, membawa spanduk protes, dan menegaskan bahwa DPRD tidak boleh berdiam diri terhadap persoalan serius yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat Wetar.
Koordinator lapangan aksi sekaligus Ketua P3WL, Henderia Febby Kaila, menyebut insiden patahnya tongkang milik PT BTR pada akhir Agustus lalu telah menimbulkan dampak nyata terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat.
“Air laut di sekitar dermaga berubah warna kuning, bahkan aliran sungai ikut tercemar. Nelayan kehilangan sumber mata pencaharian. Sayangnya, bukannya transparan, perusahaan justru berusaha menutup-nutupi fakta ini,” tegas Henderia saat diwawancarai wartawan.
Ia bahkan mengungkapkan adanya surat internal perusahaan yang berisi larangan kepada pekerja agar tidak membocorkan informasi insiden tersebut di media sosial. “Ini bentuk intimidasi. Perusahaan tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga membungkam pekerjanya,” tambahnya.
Dalam aksinya, P3WL menyampaikan enam tuntutan utama kepada DPRD Maluku, di antaranya:
1. Membentuk tim investigasi independen.
2. Merekomendasikan sanksi tegas bagi PT BTR jika terbukti lalai.
3. Mendesak pemulihan lingkungan secara menyeluruh.
4. Mengawal kompensasi adil bagi masyarakat terdampak, terutama nelayan.
5. Menjamin keterbukaan informasi dari perusahaan.
6. Mengawal agar pemerintah pusat ikut turun tangan dalam penyelesaian masalah.
“Kami menegaskan, DPRD tidak boleh pasif. DPRD harus segera memanggil Dinas ESDM, Lingkungan Hidup, Perikanan, serta manajemen PT BTR untuk RDP terbuka. Jangan biarkan rakyat Wetar jadi korban keserakahan perusahaan tambang,” ujar Henderia.
Selain menyoroti PT BTR, massa aksi juga mengkritik sikap DPRD Maluku, terutama Wakil Ketua Komisi II, John Laipeny, yang dinilai hanya berani berbicara keras di media tanpa diikuti langkah nyata di lapangan.
“Anggota DPRD khususnya dari dapil Maluku Barat Daya harus turun langsung melihat kondisi masyarakat. Jangan hanya menyuarakan kritik, tapi hadir di tengah rakyat Wetar yang terdampak,” seru salah satu orator aksi.
P3WL menegaskan bahwa aksi mereka tidak akan berhenti pada hari ini. Jika DPRD dan pemerintah daerah tetap pasif, maka gelombang massa yang lebih besar akan dikerahkan ke Ambon.
“Ini soal hidup mati masyarakat Wetar dan generasi ke depan. Kalau DPRD dan pemerintah masih diam, kami akan datang lagi dengan kekuatan massa yang lebih besar,” pungkas Henderia. (BN Grace)
