Editor: Redaksi
TANIMBAR, Bedahnusantara.com: Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, masih bergulat dengan sejumlah kebutuhan dasar masyarakat. Persoalan rumah ibadah, fasilitas pendidikan, akses jalan tani hingga ketersediaan air bersih mencuat dalam reses Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas JW Taborat.
Aspirasi itu disampaikan warga Desa Alusi Kelaan, Alusi Bukjalim dan Alusi Tamrian dalam kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun 2026 yang dilaksanakan Taborat di wilayah tersebut, Selasa (1/9).
Beragam keluhan warga menunjukkan masih adanya kebutuhan infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya terjawab. Masyarakat tidak hanya meminta pembangunan baru, tetapi juga mendesak penyelesaian fasilitas yang selama ini dibangun secara swadaya.
Persoalan paling menonjol adalah pembangunan rumah ibadah.
Di Alusi Kelaan, tokoh masyarakat Yosentus Sorluri mengatakan pembangunan gereja hingga kini masih bertumpu pada kemampuan umat dan masyarakat.
Sejak pekerjaan dimulai, warga secara mandiri mengumpulkan dana untuk membeli material bangunan. Bahkan, hasil kebun dan olahan sagu dijual untuk mendukung pembangunan.
“Dari awal pekerjaan sampai penggalian, dananya murni swadaya masyarakat. Bantuan dari mana pun belum kami dapat, termasuk dari APBDes,” kata Sorluri.
*Upaya masyarakat dilakukan dengan berbagai cara*
“Kami pukul sagu, kami jual di kampung-kampung, bahkan sampai di Tomaki. Kami bekerja dan memberikan iuran karena ini merupakan kewajiban kami sebagai umat. Tetapi kami juga membutuhkan uluran tangan,” ujarnya.
Menurut Sorluri, pembangunan gereja bukan semata-mata pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami mohon uluran tangan supaya pekerjaan ini bisa berjalan dan pembangunan gereja dapat diselesaikan dengan baik,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan warga Alusi Bukjalim terkait pembangunan Gereja Santo Rafael Stasi Alusi.
Pembangunan gereja tersebut telah berlangsung cukup lama, namun belum dapat diselesaikan akibat keterbatasan anggaran. Masyarakat telah berusaha mencari dukungan, termasuk dari keluarga yang berada di luar daerah hingga Papua.
Sekolah Rusak, Anak Belajar Tak Nyaman
Di tengah persoalan pembangunan rumah ibadah, kondisi fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian serius.
Warga Alusi Kelaan meminta Taborat melihat langsung kondisi sekolah yang dinilai sudah tidak layak dan tidak nyaman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan, termasuk plafon yang telah jatuh.
“SD di desa ini sudah rusak dan tidak nyaman. Plafonnya sudah jatuh. Ketika hujan, anak-anak kami tidak bisa belajar dengan baik,” ungkap Sorluri.
Ia meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan karena menyangkut masa depan generasi muda.
“Kasihan generasi kami. Pendidikan yang tidak memadai akan berdampak pada generasi ke depan,” ujarnya.
Warga juga meminta perhatian terhadap kebutuhan perumahan bagi guru SMA Negeri 11 Kormomolin.
Mereka berharap pemerintah provinsi dapat memperjuangkan fasilitas tersebut agar guru yang bertugas di wilayah itu memiliki tempat tinggal yang layak.
“Kalau bisa diperjuangkan perumahan guru-guru SMA, supaya mereka betah tinggal di Kecamatan Kormomolin dan tidak harus pulang pergi,” ujar warga.
Jalan Tani Belum Tuntas
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah akses jalan tani.
Di Alusi Tamrian, warga mengungkapkan sekitar 200 meter jalan tani telah dibangun secara swadaya. Namun, akses tersebut belum mencapai kawasan perkebunan masyarakat.
Akibatnya, petani masih harus berjalan kaki sambil memikul hasil kebun dari jarak yang cukup jauh.
Sementara di Alusi Bukjalim, jalan tani yang telah dibangun sekitar 400 meter masih membutuhkan tambahan sekitar 500 meter agar dapat menjangkau kawasan perkebunan warga.
Bagi masyarakat, kondisi tersebut bukan hanya menyulitkan mobilitas, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi karena hasil kebun harus diangkut secara manual.
Warga berharap akses jalan tani dapat dilanjutkan hingga menjangkau sentra-sentra perkebunan.
Menanggapi hal itu, Taborat menyatakan kebutuhan jalan tani di sejumlah titik tersebut akan menjadi bagian dari aspirasi yang diperjuangkan.
“Untuk jalan tani, nanti kita prioritaskan. Di Alusi ada beberapa titik, termasuk di Tamrian dan Bukjalim. Kalau bisa ditambah, kita perjuangkan,” ujar Taborat.
Air Bersih Diminta Dikawal
Persoalan air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang turut mendapat perhatian warga.
Sebelumnya, telah direncanakan pembangunan jaringan air bersih dengan nilai sekitar Rp5 miliar. Namun, program tersebut belum dapat direalisasikan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah.
Masyarakat berharap program tersebut tidak hilang dari perencanaan dan tetap dikawal agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
Permintaan itu dinilai penting karena kebutuhan air bersih menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kesulitan mendapatkan air bahkan semakin dirasakan ketika memasuki musim kemarau.
Karena itu, warga meminta Taborat menggunakan kapasitasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku untuk mengawal kembali program tersebut melalui jalur perencanaan dan penganggaran pemerintah provinsi.
Taborat menyatakan akan tetap mengawal aspirasi air bersih tersebut sesuai kewenangan yang dimilikinya. Ia menegaskan, program yang tertunda akibat keterbatasan anggaran tidak berarti kebutuhan masyarakat harus berhenti diperjuangkan.
“Pertama saya harus minta maaf. Berdasarkan data air bersih sudah masuk namun harus tertunda karena keterbatasan anggran. Pinjaman ke PT SMI yang diusulkan tak memenuhi target sehingga berdampak pada sejumlah pembangunan termasuk air bersih di Alusi.
Memang mengecewakan tetapi ini harus disampaikan agar masyarakat ketahui, olehnya itu saya meminta maaf atas hal ini sebab terhadap kondisi ini belum diketahui apakah tahun depan bisa jalan atau tidak tapi kami coba kawal,” kata Taborat.
Taborat Tegaskan Jalur Kewenangan
Menjawab keluhan pendidikan, Taborat mengingatkan masyarakat mengenai pembagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan.
Menurutnya, pendidikan tingkat SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara TK, SD dan SMP berada pada kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau SMA, itu memang kewenangan provinsi. Tetapi untuk SD, SMP dan TK ada jalurnya sendiri. Jadi kalau ada persoalan, kita harus arahkan kepada pihak yang memang punya kewenangan,” jelas Taborat.
Ia memastikan kebutuhan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi akan tetap dikawal.
Namun, terkait permintaan bantuan langsung bagi pelajar atau mahasiswa, Taborat menjelaskan pemerintah provinsi saat ini tidak memiliki alokasi khusus untuk bantuan tersebut.
“Untuk bantuan seperti ini, pemerintah tidak menyediakan anggaran. Tahun ini memang tidak ada anggaran di provinsi untuk bantuan seperti itu,” ungkapnya.
Taborat memilih terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan harapan yang tidak dapat dipenuhi melalui anggaran pemerintah.
“Saya minta maaf, tetapi saya harus bilang kalau memang tidak ada. Jangan bilang ada, padahal di sini tidak ada,” tegasnya.
Meski demikian, ia menyatakan tetap membuka ruang bantuan secara pribadi bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam kondisi tertentu.
“Anak-anak bisa telepon saya. Untuk sementara begitu, supaya mereka bisa,” katanya.
Bantuan Pribadi dan Topangan Pemerintah
Untuk menjawab kebutuhan pembangunan gereja, Taborat menyatakan tidak hanya akan mengawal aspirasi melalui jalur politik dan anggaran, tetapi juga memberikan bantuan langsung.
Ia menyiapkan sejumlah** sak semen** untuk mendukung pembangunan gereja di Alusi Kelaan, Bukjalim dan Tamrian.
Namun, semen tersebut belum langsung dibawa ke lokasi karena Taborat ingin memastikan pekerjaan pembangunan berjalan sehingga material tidak rusak atau mubazir.
“Saya juga siapkan bantuan semen. Tetapi belum dibawa karena kunjungan ini untuk saya melihat langsung pekerjaan pembangunan gereja,” ujarnya.
Selain bantuan material, Taborat juga menegaskan komitmennya mengawal bantuan pembangunan Gereja Alusi Kelaan namun
Ia meminta panitia segera menyiapkan proposal sebagai persyaratan administrasi.
“permintaan ini saya taruh di bahu. Yang saya perlukan cuma proposal,” tegasnya.
Proposal tersebut, kata Taborat, harus dilengkapi struktur kepanitiaan, tanda tangan pihak terkait, nomor rekening serta dokumentasi kondisi gereja dan rincian kebutuhan pembangunan.
“Harus ada proposal. Ada tanda tangan ketua panitia, ada tanda tangan pastor, dan yang penting nomor rekeningnya ada di dalam proposal. Nanti kita bawa dan kita usulkan supaya tahun depan bantuan itu bisa didapat,” jelasnya.
Taborat meminta panitia pembangunan gereja dari ketiga desa tidak hanya menunggu, tetapi aktif berkomunikasi dan menyerahkan proposal agar aspirasi dapat segera diperjuangkan.
“Yang penting ada proposal. Ada beberapa gereja di Tanimbar yang sudah saya bantu dan berhasil. Karena itu saya tunggu proposal dari ketiga desa secepatnya agar kita bisa perjuangkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar berani menyampaikan kebutuhan.
“Orang bilang, ketuk pintu maka pintu akan dibuka. Kalau tidak mengetuk, bagaimana kita tahu ada orang di dalam?” ujarnya.
Bola Voli dan Net
Taborat juga merespons kebutuhan olahraga masyarakat. Untuk warga Alusi Bukjalim dan Alusi Tamrian, ia menyatakan akan membantu bola voli dan net.
“Untuk bola voli dan net kepada warga Desa Bukjalim dan Tamrian, saya akan bantu. Nanti saya titipkan lewat Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kormomolin,” ujarnya.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas olahraga dan kegiatan positif masyarakat, khususnya generasi muda.
Kopra dan Beasiswa
Dalam pertemuan tersebut, warga juga menyampaikan persoalan harga kopra yang dinilai sangat memengaruhi pendapatan masyarakat.
Taborat menjelaskan harga kopra mengikuti mekanisme pasar dan harga komoditas di daerah tujuan seperti Surabaya dan Jakarta.
Harga di tingkat petani turut dipengaruhi biaya transportasi dan rantai perdagangan.
Karena itu, harga kopra tidak dapat ditentukan sepihak oleh pemerintah daerah.
Selain persoalan kopra, warga juga menyampaikan kebutuhan beasiswa bagi anak-anak yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Taborat mengatakan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi turut berdampak terhadap sejumlah program bantuan pendidikan.
Namun, ia menegaskan tidak ingin memberikan janji yang tidak memiliki dasar anggaran.
Aspirasi Harus Berujung Tindak Lanjut
Rangkaian aspirasi yang disampaikan warga memperlihatkan persoalan Kormomolin masih berkutat pada kebutuhan dasar.
Gereja belum selesai, sekolah mengalami kerusakan, jalan tani belum menjangkau kawasan kebun, sementara kebutuhan air bersih masih menunggu realisasi.
Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan dukungan bagi tenaga pendidik, pelajar serta aktivitas ekonomi dan sosial.
Taborat menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta mekanisme penganggaran.
Ia meminta masyarakat melengkapi setiap usulan dengan proposal dan dokumen pendukung sehingga dapat dibawa melalui jalur yang tepat.
“Yang penting aspirasi masyarakat disampaikan. Kalau bisa saya bantu langsung, saya bantu. Kalau membutuhkan anggaran pemerintah, kita lengkapi proposal dan kita perjuangkan melalui jalur yang sesuai,” tegasnya.
Bagi Taborat, reses tidak boleh berhenti sebagai agenda mendengar keluhan masyarakat. Aspirasi harus dikawal hingga menghasilkan tindak lanjut.
“Jangan putus asa. Selama kita masih bisa berharap, kita tetap punya optimisme. Kita bekerja dan berdoa supaya pada saatnya apa yang kita perjuangkan bisa kita dapatkan,” tandasnya.
Tak lupa ia juga mengajak masyarakat agar tak sembarang menebang pohon sembari menjaga agar hutan tak kebakaran.
” Di musim kemarau ini saya berharap ada perhatian dari bapak ibu semua untuk menjaga agar hutan jangan sampai terbakar apalagi musim pameri kebun Baru.
Setelah dibersihkan kebun yang diharapkan agar mejaga dengan baik sejak membakar agar tak melebar hingga ke hutan.
Selain itu pohon yang ada di dialam kebun juga jangan ditebang tapi dipelihara. Karena pohon berguna saat musim panas dan bisa menjaga kestabilan debit air namun jika di tebang maka debit air kurang dan masyarakat yang susah,” Ajaknya (BN Grace)
