Ambon, Bedahnusantara.com: Olahraga masih menjadi daya tarik tersendiri sejumlah pihak, terkhususnya para Atlet yang ingin berprestasi bagi Daerah, Bangsa dan Negaranya.
 |
| Josias Tiven, Ketua GMKI Cabang Ambon |
Akan tetapi apalah jadinya jika kemudian, segala bentuk dukungan dan suport yang diperlukan oleh para Atlet guna meraih prestasi terbaiknya. Tidaklah diterima secara baik, bahkan tidak jarang mengalami tindakan diskriminasi.
Fakta terbaru terungkap kepada seluruh publik di Provinsi Maluku. Bahwa ternyata terdapat sejumlah perilaku dan tindakan yang sungguh merugikan sejumlah pihak terkhususnya kepada para Atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Papua.
Fakta tersebut terkait honor bagi para Atlet yang ternyata jauh dari kata layak dan pantas.
Bahkan untuk satgas KONI, hak honornya lebih jauh lebih besar dari Atlit yang akan berjuang mati-matian guna membela Maluku di ajang Pekan Olah Raga Nasional (PON) Papua.
Terdapat sebanyak 46 Atlet yang akan diutus dan terdapat sebanyak 30 personil satgas KONI yang ditugaskan untuk mendampingi para atlit yang siap berlaga di ajang Nasional tersebut.
Yang memprihatinkan dan banyak menuai kecaman adalah bahwa terungkap fakta miris dari para atlit dan pelatih yang dikabarkan mendapatkan honor yang tidak sebanding dengan satgas KONI yakni honor pelatih Rp. 2.850.000. Atlit Rp. 2.800.000, tetapi untuk satgas sebesar Rp. 3-4 juta per bulan.
Menyikapi fenomena tersebut Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon kemudian merespon dengan memberikan sejumlah catatan kritisnya.
Melalui Ketua Cabang, Josias Tiven,GMKI Cabang Ambon berpendapat bahwa, Dalam ajang PON ini, seharusnya yang menjadi prioritas utama ialah atlit dan pelatih itu sendiri.
“Karena merekalah yang akan berjuang untuk mengharumkan nama Provinsi Maluku di ajang Nasional tersebut,” Ungkap Josias Tiven kepada Bedahnusantara.com.
Selain itu lanjutnya, Jumlah satgas yang ditugaskan untuk mendampingi para atlit terlalu banyak sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran, padahal fungsi satgas bisa dilakukan oleh pendamping maupun pelatih.
Hal lainnya lanjut Tiven, Kami merasa bahwa tidak ada asas keadilan dari sikap yang ditunjukan oleh KONI Maluku. Kepada para Atlet dan pelatih yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri menghadapi PON di Papua nanti.
“Karena atlit dan pelatih mendapatkan honor lebih kecil daripada satgas KONI. Maka kami menilai hal ini adalah sebuah tindakan yang sangat memalukan serta tidak patut terjadi, mengingat para Atlit dan pelatih yang adalah objek daripada Kompetisi tersebut. Bukan satgas KONI,”.
Sehingga kami menginginkan Pemda Maluku lewat Gubernur Maluku, Murad Ismail dapat segera mengambil tindakan terkait persoalan ini. Sebab jika tidak hal ini akan sangat mempengaruhi Phisikology para Atlet dan Pelatih yang akan bertanding di PON Papua Nanti.
” Gubernur Maluku perlu segera lakukan Evaluasi dan jika ditemukan aktor Intelektual dibalik persoalan ini, maka perlu diambil tindakan tegas” Tandasnya. (BN-07)
