Ambon,Bedahnusanatara.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku membahas ruas jalan Namlea, Kabupaten Buru menuju Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang rusak akibat bencana alam.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri mengatakan, untuk membahas jalan rusak, DPRD Maluku melalui Komisi III kemudian memanggil mitra terkait, baik itu Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) guna mempertanyakan hal tersebut.
“Rapat kita dengan mitra berkaitan bencana alam yang terjadi pada ruas jalan rusak dari Namlea, Kabupaten Buru menuju Namrole, Kabupaten Bursel,” ujarnya usai rapat bersama di ruang paripurna, Balai Rakyat, Karang Panjang, Selasa (16/07/2024).
Dia mengatakan, rapat bersama mitra setelah DPRD Provinsi Maluku melakukan peninjauan di Kabupaten Buru dan Kabupaten Bursel.
“Kita sudah turun langsung ke beberapa titik bencana di pulau Buru, oleh karena itu kita memanggil mitra untuk menindaklanjuti hal ini,” paparnya.
”ungkap Anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri usai rapat bersama di ruang paripurna, rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (16/07/2024).
Selain ruas jalan Namlea, Kabupaten Buru menuju Namrole, Kabupaten, pihak DPRD Provinsi Maluku juga membahas ambruknya jembatan Kawanua, yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) maupun kondisi jalan dan jembatan yang rusak di Provinsi Maluku maupun Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.
“Jembatan Kawanua juga kita bahas serta jalan dan jembatan yang rusak akibat, bencana alam,” katanya.
Dia mengakui, berdasarkan hasil pengawasan yang dibahas bersama mitra, Komisi III menganggap ambruk jalan maupun jembatan yang terjadi pada sejumlah daerah disebabkan karena, perencanaan pembangunan yang dilakukan tidak matang.
Bahkan lanjut dia, tidak ada koordinasi yang baik antar instansi terkait.
“Kondisi cuaca beberapa waktu belakang ini agak ekstrem, walaupun tadi dalam rapat saya sampaikan ini bukan baru pertama kali terjadi di Maluku, dan bukan ter ekstrem yang terjadi pada tahun 2008 dan 2010 debit air jauh lebih banyak dibandingkan yang sekarang. Ini disebabkan perencanaan pembangunan tidak matang, tidak terkoordinasi lintas sektor antara Balai Sungai dan Balai Jalan, maka dampak dari cuaca ekstrem tidak bisa terkendali dengan baik,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut ungkap Fauzan, komisi III telah mendesak mitra untuk melakukan penanganan awal terhadap lokasi terdampak bencana, sehingga akses transportasi, terutama distribusi bahan pokok dapat berjalan dengan baik.
“Bencana yang terjadi dampaknya sangat luar biasa, sehingga menyebabkan harga bahan pokok meningkat sehingga, dibutuhkan penanganan cepat,” tandasnya.
Dia mengakui, pihaknya bersama anggota Komisi akan melakukan pengawasan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat, guna memastikan infratruktur terdampak bencana sudah tertangani.
“Kami akan lakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak,” katanya.
