Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Kota Ambon resmi ditetapkan sebagai salah satu lokus pilot percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Penetapan ini menjadi langkah strategis dalam upaya pembenahan sistem pendataan dan penyaluran bantuan agar lebih akurat, transparan, serta tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, drg. Wendy Pelupessy, saat diwawancarai usai kegiatan pasar murah di kawasan Wara, Selasa (3/3/2026). Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang melibatkan 41 kabupaten/kota di Indonesia, di mana Ambon masuk dalam Regional 6 bersama Ternate, Kupang, Mataram, Sorong, dan Manokwari.
“Ambon masuk sebagai salah satu daerah piloting percepatan digitalisasi bansos. Ini program nasional, dan kita berada di Regional 6 dengan ketua regional Assisten Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ungkap Pelupessy.
Menurutnya, tujuan utama dari program ini adalah memastikan seluruh warga Kota Ambon terdata secara menyeluruh melalui sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pendataan akan terintegrasi dengan KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga tidak ada lagi warga yang luput dari sistem.
Dengan integrasi tersebut, data masyarakat akan terkoneksi langsung dengan berbagai instansi strategis, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penentuan desil atau kategori tingkat kesejahteraan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan transparansi dan validasi data keuangan penerima manfaat. Selain itu, sistem juga akan terhubung dengan pihak perbankan dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), termasuk melihat daya listrik rumah tangga sebagai salah satu indikator kondisi ekonomi.
“Semua akan berbasis NIK. Jadi nanti bisa terlihat apakah seseorang memiliki kredit di bank, berapa jumlah rekening yang dimiliki, sampai daya listrik di rumahnya. Itu semua menjadi indikator dalam menentukan desil penerima bantuan,” jelasnya.
Pelupessy mengakui bahwa selama ini penyaluran bansos berbasis Data Terpadu Nasional (DTN) masih memiliki sejumlah kelemahan. Masih ditemukan kasus kebocoran data maupun ketidaktepatan sasaran, seperti warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata, maupun sebaliknya.
“Dengan sistem digitalisasi ini, kita harapkan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Program ini melengkapi dan menyempurnakan DTSEN yang selama ini digunakan,” tegasnya.
Sebagai referensi, pemerintah pusat telah menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai contoh daerah yang sukses menerapkan sistem digitalisasi bansos secara terintegrasi. Model tersebut nantinya akan direplikasi di daerah lain, termasuk Kota Ambon. Program ini juga mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat, dibawah koordinasi Pak Luhut Binsar Pandjaitan.
Untuk pelaksanaan di Ambon, berdasarkan data sementara, jumlah kepala keluarga (KK) mencapai sekitar 117. 478 KK. Dengan skema satu agen melayani 170 KK, maka diperkirakan dibutuhkan sekitar 691 agen atau dibulatkan menjadi 700 agen yang akan membantu proses pendataan dan verifikasi di lapangan.
“Nanti para agen ini akan mendapatkan pelatihan langsung dari pusat sebelum program berjalan penuh. Jadi mereka benar-benar memahami sistem dan mekanisme digitalisasi yang akan diterapkan,” tambah Pelupessy.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Ambon mendukung penuh program ini karena dinilai mampu menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih modern, akurat, dan berbasis data riil di lapangan.
“Harapan kita ke depan, seluruh warga yang memang berhak menerima bantuan benar-benar mendapatkan haknya. Dan yang tidak berhak, tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Itu tujuan besar dari digitalisasi bansos ini,” tutup Pelupessy. (BN Grace)
