Ambon, BedahNusantara.Com – Adanya 52 titik konflik antar desa dan sebagian besar berada di Maluku Tengah yang dipicu batas negeri dan tak kunjung tertangani membuat barbagai pihak merasa miris.
Anggota DPRD Maluku, yang juga Wakil Ketua Komisi I, Yance Wenno menilai Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal tidak responsif bahkan acu tak acu terhadap masalah yang dialami warganya.
Penilaian tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi I, Yance Wenno saat rapat bersama Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie dengan Komisi I bahas penyelesaian konflik Kariu – Pelauw.
Untuk itu, Wenno berharap, Gubernur Maluku, Murad Ismail selaku perpanjangan Pemerintah Pusat di daerah menggunakan kewenangannya menegur Bupati Malteng, Tuasikal Abua.
“Bisa tidak Pak Gubernur pakai kewenanganya tegur Bupati Malteng,” tanya Wenno, ketika rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku dengan Sekda Maluku, Sadali Ie, terkait penyelesaian konflik Pelau-Kariu dan penanganan pengungsi Kariu di Aboru, Senin (18/4/2022).
Wenno menilai, tidak ada upaya apapun dilakukan Pemda Malteng untuk menyelesaikan masalah antara Pelauw – Kariu.
Bahkan penyelesaian masalah dua negeri bertetangga ini tidak mengalami kemajuan bahkan terkesan makin mundur.
“Penyelesaian konflik dua negeri bertetangga ini tidak menunjukan adanya kemajuan bahkan terkesan mundur, lantaran langkah-langkah penanganan tidak kelihatan,” tegasnya.
Wenno juga menilai sikap tak responsif ini mengakibatkan akar permasalahan tidak terselesaikan.
“Karena langkah-langkah penanganan tidak kelihatan. Saya justeru lihat ibarat api dalam sekam. Nah, kalau api ini tidak dipadampakan bisa keluar dan membias,” ingatnya.
Wenno berharap, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Maluku sepakati undang Gubernur bicarakan masalah ini.
“Kalau bisa undang Bupati Malteng hadir,” ingatnya.
Sementara itu, Sekda Maluku, Sadali Ie mengapresiasi Komisi I DPRD Provinsi Maluku, memfasilitatasi penyelesaian konflik Pelauw-Kariu.
“Prinsipnya Pemprov mendukung penyelesaian sesuai aturan main. Tadi banyak masukan dari anggota Komisi I yang terhormat untuk meresponi penyelesaian Pelauw-Kariu. Langkah-langkah strategis akan dilakukan sesuai masukan dari anggota dewan yang terhormat,” kata Sadali.
Minimal, kata dia, pihaknya melakukan koordinasi dengan Pemkab Malteng untuk segera membuat tim memyelesaikan masalah Kariu.
“Langkah-langkah strategis akan dilakukan sesuai masukan dari anggota dewan yang terhormat. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari kita bersatu. Tadi kesimpulan ada rapat gabungan antara Pempov, DPRD Maluku, Pemkab Malteng, DPRD Malteng, Kapolda, Pangdam, dan para stakeholder lainya untuk kita mencari langkah-langkah strategi yang tepat untuk selesaikan penyelesaian konflik Pelauw-Kariu agar warga Kariu tidak berlama-lama didaerah pengungsian,” pungkasnya. (BN-04)
