Maluku,Bedahnusantara.com- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengelar koordinasi pelayanan keluarga berencana bagi kabupaten/ kota Se-Maluku yang berlangsung hotel marina,Selasa ( 17/05/22)
Kepala BKKBN Provinsi Maluku Sarles Brabar mengatakan,undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamanatkan bahwa penduduk sebagai modal dasar pembangunan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Karena itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah perlu melaksanakan program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
“Tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dalam upaya intensifikasi pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan yang terlaksana di saat ini dengan melibatkan mitra-mitra potensial yang berkompeten di bidangnya masing-masing antara lain, organisasi perangkat daerah (OPD), Dalduk KB, Dinas Kesehatan dan teristimewa Ikatan Bidan Indonesia se- Provinsi Maluku,” ujarnya.
Dia menuturkan, program keluarga berencana dengan bidan ibarat satu mata uang yang
tidak dapat dipisahkan dimana, ada bidan disitu ada keluarga berencana, maka peran semua stake holder sangat penting,” paparnya.
Dia berharap, melalui ajang pertemuan saat ini dapat memberikan daya ungkit terhadap peningkatan capaian kesertaan ber-KB dengan menggunakan MKJP agar target mCPR yang ditetapkan dapat tercapai Maluku sebesar 28 persen.
Sementara itu, target yang harus di capai pada tahun 2024 sebesar 14 persen.
“Provinsi Maluku akan berkontribusi terhadap capaian nasional, apalagi program keluarga berencana merupakan salah satu program spesifik dalam upaya menurunkan angka stunting, pun demikian untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak,” ungkapnya.
Apabila, kata dia, kita melihat capaian data-data yang ada menggambarkan masih perlu upaya kerja keras atau kerja ekstra ordinary untuk mencapai hasil sesuai yang di targetkan dan pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan stunting dan menurunkan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Maluku.
Karena itu, upaya kerja keras yang mesti di lakukan yaitu antara lain melalui peningkatan kesertaan KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang beresiko stunting melalui koordinasi intensifikasi pelayanan KB di Faskes.
“Saya menyambut baik penyelenggaraan pertemuan koordinasi,” tandasnya ( BN-03)
