ADPSI–ASDEPSI Siap Kawal Implementasi Program Strategis Nasional Hingga ke Daerah

Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara,com: Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) bersama Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) periode 2025–2030 menegaskan komitmen kuat untuk mengawal percepatan program strategis pemerintah pusat, memastikan seluruh kebijakan prioritas benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum ADPSI, Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si, usai prosesi pengukuhan kepengurusan di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Ia menegaskan, program pemerintah seperti Astacita, Program Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Desa Merah Putih harus diimplementasikan secara optimal oleh pemerintah daerah.
“ADPSI akan mengawal penuh pelaksanaan program unggulan nasional agar berjalan tanpa hambatan dan menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Pengawasan DPRD di daerah menjadi kunci keberhasilan,” tegas Buky, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, ADPSI telah melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis dan disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Mendagri menegaskan pentingnya pengawasan agar tidak ada program pemerintah yang hanya berhenti pada dokumen tanpa pelaksanaan nyata.
“Program jangan hanya menjadi tumpukan kertas. Harus ada dampak dan manfaat. DPRD wajib memastikan anggaran yang telah disetujui bekerja untuk rakyat,” ujar Tito.
Wakil Ketua I ADPSI, Benhur George Watubun, yang juga Ketua DPRD Provinsi Maluku menambahkan bahwa ADPSI akan memperkuat sinergi dengan seluruh pemerintah daerah dalam menjalankan program nasional.
“Setiap provinsi memiliki tantangan berbeda. Kita akan memastikan kebutuhan daerah terdengar dan mendapatkan dukungan kebijakan yang tepat,” ungkap Watubun.
Ia menegaskan bahwa keberadaan ADPSI merupakan wadah untuk menyatukan visi pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
Kepengurusan ADPSI periode 2025-2030 dihuni tokoh DPRD dari 11 provinsi, yang dinilai mencerminkan keberagaman perspektif untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.
1. Ketua Umum – Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna., M.Si (Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat)
2. Wakil Ketua I – Benhur George Watubun, ST (Ketua DPRD Provinsi Maluku)
3. Wakil Ketua II – Hj. Andi Rachmatika Dewi (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan)
4. Wakil Ketua III – Achmad Djufrie, SE., M.M (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara)
5. Wakil Ketua IV – Dewa Made Mahayadnya (Ketua DPRD Provinsi Bali)
6. Wakil Ketua V – Andie Dinaldie, S.E., M.M (Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan)
7. Wakil Ketua VI – Drs. H. M. Iqbal Ruray (Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara)
8. Sekretaris Jenderal – H. Fahmi Hakim., S.E (Ketua DPRD Provinsi Banten)
9. Wakil Sekretaris Jenderal – Ahmad Giri Akbar, S.E., M.BA. (Ketua DPRD Provinsi Lampung)
10. Bendahara – Drs. H. Khoirudin, M.Si (Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta)
11. Wakil Bendahara – Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S. Hut., M.E. (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur) (BN Grace)