Ambon,Bedahnusantara.com-PemerintahKabupaten Seram Bagian Barat diminta, selesaikan masalah tapal batas yang terjadi pada desa Nuruwe dan desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat.
Demikian permintaan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Samson R Atapary kepada wartawan, Selasa ( 23/05/2023).
Untuk permasalah yang terjadi pada desa waisamu kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB bukan terkait masalah pemalak jalan tetapi, konflik kaisan dengan wilayah petuanan antara desa yang lain dengan desa waisamu investasi pisang baka ini memang pemerintah seram bagian Barat harus mencermati.
“Penetapan negeri adat itu penting supaya setiap negeri adat mempunyai kejelasan tentang wilayah adat karena, tampa ada kejelasan wilayah adat terutama di kabupaten SBB konflik ini akan semakin tinggi,” ujarnya.
Dia mengakui, batas wilayah harus diperjelas agar, para investor dapat berinvestasi pada Kabupaten SBB.
“Setiap investor yang akan melajukan investasi harus memiliki rasa aman dan nyaman,” katanya.
Dia meminta, Penjabat Bupati SBB untuk dapat menyelesaikan masalah tapal batas.
“Kita tidak ingin ada konflik antara satu desa dengan desa lain, makanya tugas penjabat Bupati SBB untuk fokus mengatasi persoalan batas tanah pada desa adat” tandasnya ( BN – 02 )
