Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Maluku membutuhkan komitmen nyata dari seluruh unsur pemerintahan. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian, S.Sos., mengingatkan bahwa perjuangan hak-hak masyarakat adat tidak boleh berhenti sebatas wacana maupun pernyataan dalam forum resmi.
Menurutnya, diperlukan keseriusan lembaga legislatif dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan berbagai aspirasi masyarakat adat menjadi kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi komunitas adat.
Sahertian mengatakan, lembaga legislatif harus mampu menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat dengan memperjuangkan kepentingan kelompok adat, terutama terkait pengakuan hak tradisional, kewenangan adat, dan perlindungan wilayah.
Ia berpandangan, masyarakat adat merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya Maluku. Karena itu, keberadaan mereka harus mendapatkan tempat dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
“Ini harus menjadi komitmen bersama. Legislatif tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota, bupati maupun pemerintah pusat,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (12/11/2026).
Ia menambahkan, landasan konstitusional mengenai pengakuan masyarakat hukum adat telah diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18B Ayat (2). Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi negara untuk menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Namun, menurutnya, pengakuan secara konstitusional harus diikuti dengan langkah implementasi melalui kebijakan pemerintah dan dukungan politik dari lembaga legislatif.
Sahertian berharap, pemerintah daerah dapat membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan lembaga adat dan masyarakat adat untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi.
Dengan adanya kerja sama tersebut, berbagai persoalan terkait hak adat diharapkan dapat ditangani secara terarah dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Ia menegaskan, masa depan pembangunan Maluku harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan hak masyarakat adat.
“Yang kita harapkan adalah bagaimana semua pihak memiliki komitmen yang sama. Kita membangun daerah, tetapi pada saat yang sama hak-hak masyarakat adat juga harus dihormati dan diperjuangkan,” pungkasnya. (BN Grace)
