Ambon,Bedahnusantara.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku berencana melakukan pengawasan di 11 kabupaten dan kota.
Pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Maluku terhadap realisasi APBD, APBN dan sejumlah program dan kegiatan yang didanai bersumber dari pembiayaan tahun anggaran 2023.
Sebelum pengawasan dilakukan Komisi-Komisi di DPRD Maluku telah melakukan rapat dengan instansi terkait, untuk meminta data terkait program dan kegiatan yang didanai APBD, APBN dan sumber pembiayaan lain di tahun anggaran 2023.
Tak hanya itu, komisi-komisi juga meminta instansi teknis terkait agar, mendampingi komisi ketika turun melakukan pengawasan agar, memudahkan para wakil rakyat melihat langsung realisasi program dan kegiatan.
Ketua komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa mengatakan, dalam rapat tersebut DPRD meminta pendamping agar mendampingi DPRD saat dilakukan pengawasan.
“Tujuannya pengawasan untuk melihat langsung progres program dan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2023 lalu, apakah berdampak bagi masyarakat atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Ambon, Rabu (13/03/2024).
Dia mengaku, apabila ada temuan di lapangan terkait pengawasan maka, instansi teknis akan dipanggil untuk memberikan penjelasan.
“Semua hasil pengawasan akan disampaikan kepada pemerintah daerah,” tandasnya.
