Editor: Ivan Kaya
Maluku, Bedahnusantara.com: Terkait adanya permasalahan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Provinsi Maluku, kerap menjadi perhatian Aparat penegak hukum dengan menangkap pelaku penimbunan. Akibatnya, masyarakat sering mengeluh terjadi kelangkaan BBM.
 |
| Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa |
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa kepada wartawan dikantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (06/10/2022), memastikan bahwa, pekan depan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak guna mencegah penimbunan BBM, yang sering terjadi.
Rakor dilaksanakan dengan pihak terkait lantaran Komisi yang membidangi sumber daya alam dan energi, selama ini mendapatkan informasi dan keluhan dari masyarakat terkait adanya perbuatan penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang berdampak pada kelangkaan harga BBM yang melambung tinggi dibeberapa daerah.
“Kita akan gelar rapat gabungan komisi I, II, dan III dengan Pertamina, Polda, TNI AL dan Disperindag guna menanyakan kelangkaan BBM dan temuan penimbunan BBM di beberapa daerah,” ungkap Lewerissa.
Menurutnya, Komisi II sangat berkepentingan untuk memastikan penyaluran BBM dan minta sesuai dengan kebutuhan serta dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga jika ada penimbunan maka harus dilakukan langkah tegas.
Pelaku kejahatan penimbunan BBM sebut Lewerissa, harus mendapatkan efek jera dari pihak Kepolisian, sebab jika tidak maka perbuatan tidak terpuji itu terus dilakukan dan mengorbankan masyarakat kecil yang terbebani dengan kenaikan harga BBM.
Apalagi indahnya, kuota BBM untuk triwulan ke empat ini mengalami pengurangan akibat dari telah diambilnya kuota pada triwulan satu hingga triwulan ketiga, sehingga mau tidak mau dengan kuota yang terbatas ini harus dikelola dengan baik.
Ia juga mengakui bahwa, kenaikan BBM sangat terasa bagi masyarakat kecil, bahkan subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah juga seringkali dinikmati oleh kelas menengah keatas dan tidak pernah dinikmati masyarakat bawah, jelasnya.
Ditambahkan, jika disubsidi terus-menerus diberikan akan berpengaruh terhadap APBN yang tidak akan sehat dan pasti terjadi inflasi ketika daya beli masyarakat akan berkurang sebagai akibat kenaikan harga bahan pokok.
Bahkan, dampak dari kenaikan harga BBM akan mengakibatkan pengangguran yang cukup tinggi karena perusahaan besar yang produksinya menggunakan bahan bakar minyak dan bila kenyataan ini terjadi akan menimbulkan kemiskinan yang lebih dalam juga, urainya.
Untuk itu, lanjutannya, untuk memacu daya beli masyarakat Pemerintah menggantikan subsidi dengan bantuan langsung tunai, namun harus dibutuhkan pengawasan yang ketat oleh semua pihak bukan saja Pemerintah, jangan sampai tidak tepat sasaran, ujarnya. (BN-05)
