Ambon, Bedahnusantara.com – Dikabarkan Aksi demonstrasi akan dilaksanakan di depan Gedung DPRD Provinsi Maluku, Senin (1/9/2025) dan dikawal ketat oleh ratusan aparat gabungan dari unsur TNI dan Polri.
Dari pantauan Wartawan Bedahnusantara.com , sekitar 200 personel gabungan yang terdiri dari anggota Polresta Pulau Ambon dan PP Lease, Brimob, TNI AD, serta TNI AL telah berjaga di kawasan Kantor DPRD Provinsi Maluku sejak pukul 08.00 WIT.
Komisaris Polisi (Kompol) Noris Nanuru saat ditemui Siwalimanews menjelaskan, kehadiran aparat keamanan TNI-Polri bukan untuk menakut-nakuti pendemo, melainkan untuk memastikan jalannya aksi berlangsung tertib dan aman.
“Kami hadir semua di sini untuk kawal jalannya aksi tetap berlangsung aman. Dan Kantor DPRD Maluku tetap berdiri. Silahkan mereka menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai anarkis yang berlebihan yang dapat merugikan fasilitas publik,” tegas Nanuru.
Sementara itu, Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan PP Lease, Ipda Jeaneth Luhukay, menjelaskan bahwa secara keseluruhan jumlah aparat yang disiagakan mencapai 700 personel. Namun, khusus di DPRD Maluku ditempatkan lebih dari 200 personel untuk mengantisipasi kedatangan massa.
“Seluruh personel gabungan ini diarahkan untuk mengantisipasi aksi massa yang diperkirakan mencapai ratusan orang. Di DPRD sendiri ada sekitar 200 lebih personel yang kami siagakan,” ungkap Luhukay kepada Siwalimanews.
Hingga pukul 10.03 WIT, massa aksi belum terlihat tiba di lokasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi kali ini digelar oleh dua kelompok besar, yakni Aliansi OKP Provinsi Maluku yang terdiri dari GPI, KAMI, dan IMM, serta BEM Nusantara Cabang Ambon.
Aliansi OKP mengagendakan aksi untuk menyuarakan sejumlah persoalan nasional, mulai dari sikap DPR RI hingga kasus bentrokan antara massa aksi dan aparat yang menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, BEM Nusantara Cabang Ambon membawa tuntutan agar Polri bertanggung jawab terkait kasus tabrak ojol dengan proses hukum yang transparan, serta meminta DPR mempertimbangkan aspirasi masyarakat mengenai rencana kenaikan tunjangan perhari anggota dewan. (BN Grace)
