Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penelitian berjudul “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon.”
Kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tersebut berlangsung Kamis (20/8/2026) di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon.
FGD dibuka secara resmi Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, yang juga menjadi salah satu keynote speaker.
Dalam paparannya mengenai Ambon Smart City, Lekransy menjelaskan sejumlah persoalan yang dihadapi Kota Ambon, mulai dari kepadatan penduduk yang tinggi, pelayanan kesehatan yang overload, tata ruang yang belum optimal, persoalan sampah dan kemacetan, hingga lemahnya integrasi layanan digital antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, pengembangan Ambon Smart City tidak sekadar membangun aplikasi, tetapi harus diarahkan pada perubahan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi.
“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance, Data, People, Sustainability,” ujarnya.
Lekransy menjelaskan, program Ambon Smart City telah dimulai sejak 2017 dan hingga kini mencakup enam dimensi utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, serta Smart Environment.
Pada 2025, Kota Ambon masuk dalam 10 besar kota yang dievaluasi secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi Smart City tersebut, Kota Ambon memperoleh nilai 3,6 dari skala 4.
“Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi,” imbuhnya.
Lekransy menegaskan, Ambon Smart City diarahkan menjadi model transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, data, sumber daya manusia, pelayanan publik, dan keberlanjutan.
“Enam dimensi Smart City menjadi kerangka untuk mengintegrasikan berbagai program OPD sehingga teknologi tidak berhenti pada aplikasi, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” bebernya.
Sementara itu, keynote speaker lainnya, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, menjelaskan bahwa Smart City bukan sekadar kota yang menggunakan teknologi cerdas.
Menurutnya, kota cerdas harus mampu mengubah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, keputusan menjadi pelayanan, dan pelayanan menjadi kepercayaan publik.
Madubun menilai Ambon Smart City tidak cukup dibangun hanya dengan teknologi. Transformasi birokrasi digital Kota Ambon juga harus memperkuat kapasitas dan budaya birokrasi yang berakar pada nilai serta kearifan lokal Ambon dan Maluku.
“Birokrasi digital bukan tujuan akhir, tetapi yang dibutuhkan adalah transformasi dari birokrasi konvensional ke digital dan terintegrasi, data-driven, menuju kota cerdas yang citizen-centered,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, mengungkapkan penelitian tersebut didanai melalui hibah BIMA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI tahun 2026.
Dijelaskan, penelitian tersebut bertujuan menggali dan merumuskan pengembangan teori serta strategi komunikasi massa dan transformasi birokrasi digital sebagai bagian penting dalam pengembangan Smart City di Kota Ambon.
“Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dengan menyediakan platform bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Pemkot Ambon, serta menggali dan merumuskan karakteristik birokrasi digital sebagai pendukung Smart City di Kota Ambon,” pungkas Andreas.
Transformasi birokrasi digital kini menjadi kunci penguatan Ambon Smart City, dengan teknologi, data, dan partisipasi masyarakat diarahkan untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan warga. (BN Grace)
