Ambon,Bedahnusantara.com-Sebanyak 715 Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di sekolah swasta bakal dikembalikan ke sekolah negeri.
Akui Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary kepada wartawan usai rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku maupun Yayasan PGRI, di Balai Rakyat Karang Panjang, Rabu (17/7/2024).
Menurut dia, pengembalian guru ASN dari sekolah swasta ke negeri untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang ASN mengamanatkan agar para guru yang bertugas di sekolah swasta ditempatkan kembali di sekolah negeri.
“Kebijakan dari UU itu menarik seluruh guru ASN yang berada di sekolah swasta untuk kembali ditempatkan di sekolah negeri,” ungkapnya.
Dijelaskan, pengembalian ASN dari sekolah swasta ke negeri sudah harus dilakukan sejak Desember 2023.
Hanya saja lanjut dia, hal ini belum bisa dilakukan secara menyeluruh, dikarenakan berbagai faktor, termasuk surplus guru pada sekolah negeri.
Untuk itu, hal ini perlu dikaji secara detail oleh Dinas Pendidikan, terutama penempatan guru dalam upaya pemerataan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), seperti di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar.
“Sehingga tadi kita putuskan, jangan ada kompromi, jangan ada tega hati, karena ASN diangkat bersedia ditempatkan dimana saja. Sehingga 715 guru ini setelah ditarik harus dilakukan pemerataan. Jangan hanya semua tertumpuk di kota Ambon, lalu di daerah 3T Aru, Tanimbar, MBD mereka tidak mau bertugas di sana lalu yang korban anak-anak,” terangnya.
Untuk pelaksanaannya, kata dia, sesuai hasil kesimpulan rapat, penempatan 715 Guru ASN dari sekolah swasta ini ditargetkan selesai Desember 2024.
“Itu yang tadi kita coba putuskan, dan ini harus diselesaikan sampai Desember 2024,” katanya.
Terkait administrasi sesuai UU, lanjut Atapary telah disepakati sambil adanya rekrutmen guru baru dari sekolah swasta. Karena itu, 715 guru untuk sementara tetap mengajar di sekolahnya masing-masing, namun administrasinya telah ditarik ke sekolah negeri mulai bulan lalu.
“Jadi kebijakan ini sudah harus dilakukan bulan ini, karena ini menyangkut administrasi. Kalau tidak dilakukan 715 guru ini, maka kinerjanya tidak dihitung oleh Kementrian karena tidak masuk di Dapodik,” ujarnya.
Dia berharap, sekolah swasta dapat segera melakukan penerimaan Guru baru untuk mengisi kekosongan Guru ASN yang nantinya akan dialihkan ke sekolah negeri.
“Jadi tadi kita minta secara administrasi dia dikembalikan ke sekolah negeri, tetapi secara kedalam itu nanti diatur bahwa mereka masih mengajar di sekolah swasta dulu. Dengan catatan sekolah swasta harus mengangkat guru swasta baru yang nantinya dibayar oleh yayasan untuk menggantikan mereka,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan PGRI Maluku Nizham Idary Toekan mengaku, kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat akan berdampak kepada sekolah swasta termasuk PGRI yang memiliki 32 sekolah jenjang SMA dan SMP, dengan total guru ASN 20 orang, karena itu,
pihaknya akan tetap mendukung kebijakan pemerintah, dengan merekrut guru baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Guru ASN.
“Harapan kami sekolah swasta tetap eksis, dengan berharap karena kebijakan untuk tetap mengangkat guru baru, biarlah kami hidup apa adanya,” ucapnya.
