Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) terus memperkuat berbagai program pendampingan keluarga sebagai upaya menekan angka stunting sekaligus mempersiapkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Kepala DPPKB Kota Ambon, Ir. Juliana Welhelmina Patty, mengatakan tren kasus stunting di Kota Ambon menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari data yang bersumber dari dua sistem pencatatan yang selama ini digunakan pemerintah.
“Data stunting ini berasal dari dua sumber, yaitu survei yang dilakukan melalui Kementerian Kesehatan dan data dari sistem pelaporan yang diinput oleh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Ambon,” ujar Patty saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang selama ini dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan, jumlah kasus stunting di Kota Ambon hingga Desember 2025 mengalami penurunan menjadi 278 kasus. Angka tersebut turun dibandingkan data sebelumnya yang mencapai 355 kasus.
Selain itu, berdasarkan hasil survei status gizi nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Kota Ambon juga menunjukkan tren penurunan dari sekitar 20,7 persen menjadi 19,7 persen.
Menurut Patty, penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah daerah, salah satunya melalui program pendampingan keluarga berisiko.
Saat ini, Kota Ambon memiliki 142 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang beranggotakan sekitar 430 orang. Setiap tim terdiri dari tiga unsur, yakni tenaga dari keluarga berencana, tenaga kesehatan, serta unsur kader masyarakat.
“Tim pendamping keluarga ini melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, termasuk calon pengantin, ibu hamil, ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK), serta anak usia di bawah dua tahun,” jelas Patty.
Pendampingan tersebut dilakukan sejak sebelum pernikahan melalui proses pemeriksaan dan pengisian data calon pengantin dalam aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) . Dalam proses itu, sejumlah indikator kesehatan diperiksa, seperti usia calon pengantin, kebiasaan merokok, kadar hemoglobin darah, lingkar lengan atas (LILA), serta riwayat penyakit menular.
Jika ditemukan kondisi yang berisiko, tim pendamping akan merekomendasikan calon pengantin untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut di puskesmas sebelum memulai kehamilan.
“Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan ada risiko, misalnya hemoglobin rendah atau kondisi kesehatan tertentu, maka mereka tetap boleh menikah, tetapi kami memberikan edukasi dan menyarankan agar menunda kehamilan sampai kondisi kesehatannya membaik,” ujarnya.
Selain fokus pada pencegahan stunting, DPPKB Kota Ambon juga terus mendorong partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Menurut Patty, tingkat kesadaran masyarakat di Kota Ambon untuk menggunakan alat kontrasepsi tergolong tinggi.
Saat ini, pelayanan kontrasepsi tersedia di sekitar 94 fasilitas kesehatan di Kota Ambon, baik di puskesmas maupun klinik swasta yang bekerja sama dengan program keluarga berencana.
“Animo masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi cukup tinggi, khususnya para ibu. Ini menunjukkan masyarakat sudah semakin sadar dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak,” katanya.
Dukungan tersebut juga diperkuat oleh keberadaan kader-kader keluarga berencana di tingkat masyarakat, seperti Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di tingkat desa atau kelurahan, serta Sub-PPKBD di tingkat RT dan RW.
Para kader ini bertugas melakukan komunikasi dan pendampingan kepada akseptor keluarga berencana, termasuk mengingatkan jadwal penggunaan alat kontrasepsi serta mengarahkan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, Patty juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi Indonesia, termasuk Kota Ambon, terkait bonus demografi. Menurutnya, bonus demografi merupakan peluang besar jika dapat dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Bonus demografi itu adalah jendela peluang ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar. Namun tantangannya adalah bagaimana kita menyiapkan mereka agar memiliki kualitas dan keterampilan, sehingga tidak menjadi beban sosial,” jelasnya.
Untuk itu, DPPKB Kota Ambon juga mendorong penguatan program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagai wadah edukasi bagi generasi muda.
Melalui program tersebut, remaja diberikan pemahaman terkait kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, hingga kesiapan menghadapi masa depan
“Kelompok PIK-R ini diharapkan menjadi agen perubahan bagi remaja lainnya, sehingga generasi muda di Kota Ambon bisa lebih siap dalam merencanakan kehidupan mereka secara sehat dan berkualitas,” pungkas Patty. (BN Grace)
