Editor: Redaksi
AMBON, Bedahnusantara.com: Pemerintah Kota Ambon memperkuat kolaborasi pelayanan publik melalui program pelayanan terpadu nikah massal bagi masyarakat beragama non-Muslim. Program yang dilaksanakan menjelang Natal Kristus Tahun 2026 ini melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Tim Penggerak PKK Kota Ambon dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Ambon
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses pencatatan perkawinan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dan kelengkapan administrasi kependudukan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hanny Meila Seconova Tamtelahitu, S.H., M.H., ketika diwawancarai melalui telepon (TLP), Jumat (13/11/2026), menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan administrasi masyarakat.
Menurutnya, pelayanan terpadu menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga yang membutuhkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka.
Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil menjadi instansi yang menangani aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sementara keterlibatan Tim Penggerak PKK menjadi bagian dari penguatan kolaborasi dalam pelayanan kepada keluarga dan masyarakat.
Program ini sekaligus memberikan ruang bagi pasangan non-Muslim yang belum mencatatkan perkawinannya untuk mengurus legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan masa pendaftaran mulai 3 hingga 20 November 2026. Seluruh masyarakat yang berminat dapat mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran.
Hanny berharap kerja sama lintas unsur tersebut dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan pelayanan yang telah disiapkan.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa administrasi perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tertib administrasi kependudukan.
Sebab, dokumen perkawinan yang tercatat secara resmi akan menjadi salah satu dasar dalam pengurusan berbagai dokumen keluarga sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Ambon berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan administrasi bagi keluarga di Kota Ambon. (BN Grace)
