Editor: Redaksi
Ambon, Bedahnusantara.com: Keterbatasan anggaran pusat menjadi tantangan serius bagi daerah, termasuk Provinsi Maluku, dalam merealisasikan seluruh usulan pembangunan yang diajukan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, melainkan menyusun prioritas secara kolektif dan terkoordinasi.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, H Amirudin, menegaskan bahwa membanjirnya proposal pembangunan dari berbagai daerah membuat tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi dalam waktu bersamaan. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi langkah yang tidak bisa ditawar.
“Jumlah usulan sangat banyak, sementara kemampuan anggaran terbatas. Kalau tidak ditata dengan baik, semuanya akan mentok. Kita harus sepakat menentukan mana yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Amirudin saat dihubungi dari Ambon, Selasa (3/2/2026).
Ia menilai langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang menggelar rapat koordinasi bersama seluruh perwakilan kabupaten dan kota sebagai sinyal positif dalam memperkuat posisi tawar daerah di tingkat nasional. Menurutnya, konsolidasi ini menjadi kunci agar suara Maluku lebih didengar oleh kementerian terkait di Jakarta.
“Ketika aspirasi disampaikan secara terpisah, kekuatannya lemah. Tapi kalau disatukan, pusat akan lebih mudah memahami kebutuhan riil Maluku. Ini bukan soal ego daerah, tapi kepentingan bersama,” ujarnya.
Amirudin juga mengingatkan bahwa koordinasi tidak boleh bersifat seremonial atau insidental. Ia mendorong adanya pertemuan rutin minimal setiap tiga bulan agar perencanaan pembangunan daerah selaras dengan siklus anggaran yang berjalan.
“Anggaran itu bergerak per triwulan. Kalau kita menunggu sampai enam bulan, peluang bisa hilang. Koordinasi harus hidup dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyelarasan kebutuhan kabupaten dan kota dengan rencana pembangunan provinsi sebelum dibawa ke pemerintah pusat. Dengan demikian, usulan yang diajukan memiliki arah yang jelas dan dasar argumentasi yang kuat.
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Meski jalan provinsi telah rampung, masih banyak ruas jalan desa dan kabupaten yang membutuhkan dukungan anggaran lanjutan.
“Kalau tidak dikonsolidasikan, jalan-jalan ini akan terus tertinggal. Padahal konektivitas desa dan kabupaten sangat menentukan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Amirudin mengingatkan bahwa persaingan antar daerah dalam merebut alokasi anggaran pusat semakin ketat. Fokus pemerintah pusat terhadap penanganan bencana banjir di wilayah Sumatera, menurutnya, berpotensi menyerap anggaran besar dan menggeser perhatian dari daerah lain.
“Kalau kita pasif, Maluku bisa tersisih. Daerah lain sedang berteriak karena bencana, sementara kita harus cerdas menyuarakan kebutuhan pembangunan,” katanya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan di Maluku segera membangun mekanisme koordinasi yang solid, termasuk menyusun daftar kebutuhan prioritas yang jelas dan produktif.
“Kita satukan data, kita rapikan prioritas, lalu kita perjuangkan bersama. Hanya dengan cara itu Maluku bisa berdiri sejajar dan diperhitungkan di pusat,” pungkas Amirudin. (BN Grace)
